INFORMASI ITU PENTING

Sore itu di sebuah subway di kota New York, suasana cukup sepi.Kereta api bawah tanah itu cukup padat oleh orang-orang yang baru pulang kerja. Tiba-tiba, suara hening terganggu oleh ulah dua orang bocah kecil berumur sekitar 3 dan 5 tahun yang berlarian kesana kemari. Mereka berdua mulai mengganggu penumpang lain.
Yang kecil mulai menarik-narik koran yang sedang dibaca oleh seorang penumpang, kadang merebut pena ataupun buku penumpang yang lain. Si kakak sengaja berlari dan menabrak kaki beberapa penumpang yang berdiri menggantung karena penuhnya gerbong itu. Beberapa penumpang mulai terganggu oleh ulah kedua bocah nakal itu, dan beberapa orang mulai menegur bapak dari kedua anak tersebut.
“Pak, tolong dong anaknya dijaga!” pinta salah seorang penumpang.
Bapak kedua anak itu memanggil dan menenangkannya. Suasana kembali hening, dan kedua anak itu duduk diam. Tak lama kemudian, keduanya mulai bertingkah seperti semula, bahkan semakin nakal. Apabila sekali diusilin masih diam saja, kedua anak itu makin berani. Bahkan ada yang korannya sedang dibaca, langsung saja ditarik dan dibawa lari. Bila si-empunya koran tidak bereaksi, koran itu mulai dirobek-robek dan diinjak-injak.
Beberapa penumpang mulai menegur sang ayah lagi dengan nada mulai kesal. Mereka benar-benar merasa terganggu, apalagi suasana pulang kerja, mereka masih sangat lelah. Sang ayah memanggil kembali kedua anaknya, dan keduanya mulai diam lagi. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Si anak mulai membuat ulah yang semakin membuat para penumpang di gerbong bawah tanah itu mulai marah.
Beberapa penumpang mulai memarahi sang ayah dan membentak.”Pak, bisa mendidik anak tidak sich!” kata seorang penumpang dengan geram.”Dari tadi anaknya mengganggu semua orang disini,tapi bapak koq diam saja”. Sang ayah bangkit dari duduknya, menghampiri kedua anaknya yang masih mungil, menenangkannya,dan dengan sangat sopan berdiri dan berkata kepada para penumpang yang ada di gerbong itu.
“Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mohon maaf atas kelakuan kedua anak saya ini. Tidak biasanya mereka berdua bertingkah nakal seperti saat ini. Tadi pagi, kedua anak saya ini baru saja ditinggal oleh ibu mereka yang sangat mereka cintai. Ibu kedua anak saya ini meninggal karena penyakit LEUKEMIA yang dideritanya”.

Bapak itu diam sejenak…. , dan sambil mengelus kepala kedua anaknya meneruskan ceritanya. “Mungkin karena kejadian yang menimpa ibu mereka berdua itu begitu mendadak, membuat kedua anak saya ini belum bisa menerima kenyataan dan agak sedikit shock karenanya. Sekali lagi saya mohon maaf”.
Seluruh orang didalam gerbong kereta api bawah tanah itu seketika terdiam. Mereka dengan tiba-tiba berubah total, dari memandang dengan perasaan kesal karena kenakalannya, berubah menjadi perasaan iba dan sayang. Kedua anak itu masih tetap nakal, mengganggu seluruh penumpang yang ditemuinya.
Tetapi, orang yang diganggu malah kelihatan tambah menampakkan kasih sayangnya. Ada yang memberinya coklat, bahkan ada yang menemaninya bermain.
PERHATIKAN KONDISI SUBWAY ITU!!!
PENUMPANGNYA MASIH SAMA!!!
KEDUA ANAK ITU MASIH NAKAL-NAKAL!!!
Tetapi terjadi perubahan yang sangat mencolok.
SUASANA DIDALAM SUBWAY ITU BERUBAH 180 DERAJAT.
KENAPA?….
KARENA SEBUAH INFORMASI.
Begitu pentingnya sebuah INFORMASI
KECIL… bisa merubah semua ‘ATMOSPHERE’ lingkungan kita. Seringkali kita salah paham dengan teman/sahabat kita, karena kita tidak mengetahui sebuah INFORMASI KECIL tsb… dan hal tersebut akan membuat ‘ATMOSPHERE’ yang buruk dengan teman kita, mungkin kita pernah berprasangka buruk pada teman kita…
karena kita tidak mengetahui INFORMASI YANG SEBENARNYA!!
That’s is the POINT !!!
“The Truth Is Out There, You Have To Find It..’coz The The Truth Can Change The Atmosphere of Life”
Sumber : Unknown

PDIP {{Wait and See}}

Banjarmasin, KP – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menerapkan {{wait and see}} untuk mengusung calon gubernur ataupun wakil gubernur Kalsel mendatang, bahkan belum membuka lowongan bagi calon manapun.

Walaupun partai politik lain sudah banyak dilamar calon gubernur, seiring bermunculan sejumlah nama calon gubernur Kalsel, seperti cagub incumbent H Rudy
Ariffin yang diusung PPP, Rosehan NB (Wagub Kalsel), H Sjachrani
Mataja (Bupati Kotabaru) dan Bupati Tanah Bumbu, H Zairulah Azhar.
Zairulah dan Sjachrani Mataja sendiri masih rebutan untuk didukung
Partai Demokrat, sementara Ketua Partai Golkar, HA Sulaiman HB, sudah melakukan
pendekatan kepada Rudy Resnawan yang merupakan Walikota Banjarbaru.
“Kita masih {{wait dan see}} perkembangan pencalonan gubernur dan wakil gubernur Kalsel,’’ kata Ketua Fraksi PDIP, Muhaimin kepada wartawan, pekan lalu, di Banjarmasin.

Muhaimin mengakui, PDIP memerlukan koalisi untuk mengusung calon gubernur, sehingga perlu digelar musyawarah daerah (musda) untuk membahas masalah tersebut, terutama figur yang tepat.

“Kita perkirakan, PDIP baru akan membuka calon gubernur, termasuk bupati dan walikota pada Nopember-Desember mendatang,’’ jelas anggota dewan yang terpilih kembali pada Pemilu 2009 lalu.

Disamping itu, hingga kini belum ada satupun calon gubernur yang melakukan lobi politik ataupun melamar agar bisa diusung oleh PDIP.

Muhaimin menambahkan, PDIP sendiri juga belum melakukan berbagai langkah untuk mempersiapkan pemilihan kepala daerah, mengingat diperlukan musda, yang hasilnya dibawa ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk klarifikasi.

“Jadi PDIP menerima siapa pun calon yang meminta dukungan, asalkan memilki track record yang baik, sehingga tidak ada masalah dengan calon tersebut di kemudian hari,’’ tambahnya.

Untuk itu, PDIP akan berhati-hati dalam memilih calon mana yang akan diusung, karena diperlukan figur yang tepat agar bisa terpilih pada Pilgub mendatang. “Kita tidak hanya menginginkan calon yang populer saja, tetapi juga dikenal masyarakat, sehingga berpeluang menang pada Pilgub mendatang,’’ ujar Muhaimin. (lyn)

 

 

Komisi IV Tinjau Pelaksanaan Haji

Banjarmasin, KP – Komisi IV DPRD Kalsel merencanakan meninjau pelaksanaan ibadah haji di Embarkasi Haji Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin, untuk melihat proses pemberangkatan jemaah haji asal Kalsel ke tanah suci.

“Kita merencanakan untuk meninjau langsung pelaksanaan keberangkatan jemaah haji ke tanah suci,’’ kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Ahmad Jazuli kepada wartawan, Selasa (27/10), di Banjarmasin.

Namun rencana peninjauan langsung ini baru akan dilakukan pada awal November 2009, mengingat Badan Musyarawah baru terbentuk dan belum menjadualkan kegiatan komisi dalam waktu dekat.

“Kita telah mengusulkan berbagai kegiatan yang akan dilakukan Komisi IV, yang salah satunya adalah meninjau penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji di Embarkasi Haji Banjarmasin,’’ tutur anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

Hal ini terkait dengan adanya keluhan dari jemaah haji mengenai pelayanan terhadap mereka, terutama saat berada di Asrama Haji dan menunggu jadual keberangkatan ke tanah suci.

Diantaranya, air leding yang sering macet, sehingga menyulitkan untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk beribadah, listrik yang byar pet, ataupun jatah makan yang sering terlambat.

“Mungkin perlu dilihat langsung masalah, sekaligus mencarikan solusi yang terbaik,’’ ungkap mantan Anggota DPRD Kota Banjarmasin ini.

Khusus untuk air leding yang sering macet, menurut Jazuli, PDAM yang melayani kawasan tersebut harus menangani dengan baik, agar tidak terulang kembali, karena mengganggu jemaah yang hendak MCK ataupun beribadah.

“Kita harapkan PDAM Intan Banjar yang melayani Asrama Haji bisa lebih memperhatikan masalah ini, terutama penyediaan air bersih bagi jemaah haji,’’ tutur Jazuli.

Hal yang sama juga berlaku bagi PLN, dengan menyediakan genset bagi pelayanan di Asrama Haji, jika memang terpaksa memadamkan aliran listrik di lokasi tersebut, sehingag tidak mengganggu pelayanan maupun persiapan keberangkatan jemaah haji.

“Jadi perlu disediakan genset agar aliran listrik di Asrama Haji tidak byar pet,’’ tambahnya.

Sedangkan mengenai catering makanan yang sering lambat, menurut Jazuli, bisa dievaluasi kembali kontrak untuk pengadaan makanan bagi jemaah haji selama berada di Asrama.

“Panitia haji bisa melakukan komplain, jika memang pelaksana catering tidak sesuai dengan kontrak,’’ ujar Jazuli. (lyn)

Komisi I Undang Mitra Kerja

Banjarmasin, KP – Komisi I DPRD Kalsel mengundang mitra kerja untuk bertemu sekaligus membahas masalah strategis,  yang akan mungkin dijadualkan dibahas secara intensif pada Senin (2/11).

“Kita hanya mengundang untuk silaturahmi sekaligus perkenalan saja,’’ kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Zulkifli Hagan saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (31/10), di Banjarmasin.

Hal ini dikarenakan anggota dewan periode 2009-2014 ini masih baru, bahkan sebagian anggotanya masih belum kenal dengan mitra kerja komisi, sehingga perlu diundang untuk perkenalan.

“Pertemuan ini juga dalam rangka evaluasi, namun perlu didahului dengan perkenalan untuk mengetahui program kerja yang dilakukan para mitra ini,’’ tambah anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) ini.

Sedangkan mengenai target, menurut Zulkifli, pihaknya belum menetapka target atau sasaran yang ingin dicapai, karena memang pertemuan ini tidak mengagendakan hal yang khusus.

“Lihat bagaimana perkembangannya saja, bisa juga nanti dilakukan evaluasi, atau perlu pembicaraan secara khusus untuk melihat keberhasilan program yang direncanakan mitra kerja ini,’’ ujar Zulkifli.

Namun, Zulkifli mengakui, ada tiga prioritas yang direncanakan dibahas, sebagaimana tugas dan fungsi anggota dewan, yang melakukan kontrol terhadap program kerja mitra tersebut.

“Memang ada prioritas, tetapi nanti dulu diungkapkan,’’ tambah anggota dewan yang sebelumnya sempat menjadi Ketua Fraksi PD  ini, tanpa mau menyebutkan prioritas kerjanya.

Disamping itu, Zulkifli mengakui tidak akan mengambil kesimpulan lebih dulu terhadap hasil pertemuan dengan mitra kerja ini, sebelum membicarakan dengan anggota komisi mengenai langkah ke depan.

“Nanti lah, kita akan ungkapkan apa yang akan menjadi prioritas kerja dari Komisi I ini,’’ tutur Zulkifli. (lyn)

 

ICW Datangi DPRD Kalsel

Banjarmasin, KP – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi DPRD Kalsel untuk mempertanyakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan pada APBD setempat.
“Karena nilainya sangat besar, maka ICW perlu mengontrol pemanfaatan dana pendidikan tersebut,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, Riswandi kepada wartawan, Rabu (4/11), di Banjarmasin.
Menurut Riswandi, pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan ini menjadi prioritas dari ICW, yang hendak melakukan survei dengan meminta DPRD untuk mengisi kuisioner yang disediakan.
“Program ini tidak hanya untuk mengawasi pemanfaatan anggaran pendidikan di Kalsel, tetapi seluruh provinsi di Indonesia,’’ tambah anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.
Hal ini dikarenakan anggaran pendidikan cukup besar, seperti diamanatkan Undang-Undang dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD setempat, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Karena APBD Kalsel cukup besar mencapai Rp2,2 triliun, maka alokasi anggaran pendidikannya juga besar,’’ ujar Riswandi.
Diakui, anggaran pendidikan yang cukup besar ini rentan terhadap penyelewengan ataupun tindakan korupsi lainnya, sehingga diperlukan peran besar dewan untuk mengontrol dan mengawasi pemanfaatan anggaran tersebut.
“Agar alokasi anggaran pendidikan ini bisa tepat sasaran, sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Kalsel,’’ tuturnya.
Riswandi menjelaskan, pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan telah dilakukan dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya, terutama pengawasan berkala dari Komisi IV DPRD Kalsel.
“Komisi IV yang bermitra dengan Dinas Pendidikan Kalsel telah mengawasi pemanfaatan anggaran, terutama realisasinya, baik mengundang mitra ataupun peninjauan langsung ke lapangan,’’ ujar Riswandi.
Sedangkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap anggaran pendidikan yang berasal dari APBN, menurut Riswandi, ini tidak dilakukan, karena memang DPRD Kalsel tidak diberikan laporan.
“Pengawasannya juga merupakan kewenangan dari DPR RI, sehingga berapa alokasi dana maupun pemanfaatannya tidak diketahui, termasuk progress di lapangan,’’ jelasnya.
Sedangkan alokasi anggaran pendidikan pada APBD Kalsel lebih banyak dialokasikan peningkatan kualitas pendidikan, seperti Fakultas Kedokteran Gigi, perbaikan mutu dan pengembangan pendidikan Unlam dan IAIN Antasari Banjarmasin.

Komisi III Segera Agendakan Masalah Krusial

 

Banjarmasin, KP – Komisi III DPRD Kalsel segera menggagendakan masalah yang krusial untuk segera ditangani, terkait kasus pencemaran limbah batubara di Kabupaten Balangan.
“Kita sedang menjadualkan rapat dengan mitra kerja terkait untuk membahas masalah tersebut,’’ kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Perdana Kusuma kepada wartawan, Selasa (3/11), di Banjarmasin.
Hal tersebut diungkapkannya usai bertemu dengan mitra kerja, diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Lingkungan Hidup Daerah maupun Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).
Menurut Gusti Perdana, masalah pertambangan dinilai krusial, terutama dengan adanya pencemaran limbah batubara yang masuk ke sungai, sehingga menyebabkan masyarakat tidak bisa menggunakan air sungai tersebut.
“Kita akan segera mengundang Dinas Pertambangan, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) maupun PLN,’’ jelas anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar.
Selain itu, juga Tim Asistensi Jalan Tambang terkait penerapan Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang larangan angkutan barubara dan komoditas perkebunan melintas di jalan Negara.
“Kita ingin mengetahui progress atau perkembangan jalan khusus ini, apakah sudah rampung atau belum, mengingat mereka telah mendapatkan dispensasi untuk menyelesaikan jalan maupun underpass,’’ tegasnya.
Gusti Perdana menambahkan, pihaknya sengaja memanggil PLN, karena dianggap krusial dengan seringnya pemadaman aliran listrik, sehingga cukup mengganggu aktivitas masyarakat.
“Sedangkan yang lainnya, akan dilakukan kemudian, karena dinilai masih bisa ditunda untuk menyampaikan perkembangan program kerja masing-masing,’’ tutur Gusti Perdana.
Gusti Perdana mengakui, pertemuan dengan mitra kerja kali ini hanya sekedar silaturahmi dan perkenalan dengan anggota dewan yang baru dilantik, terutama mereka yang masih baru.
“Jadi hanya perkenalan saja, karena jika masing-masing SKPD ditanyai, bisa memakan waktu lama, bahkan sampai malam tidak akan selesai,’’ ujarnya. (lyn)

Kalsel Unggulan Program Jamkesda

[]Menkes Buka Kongres Kesehatan

Banjarmasin, KP – Kalsel menjadi salah satu tujuh provinsi unggulan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.
“Kalsel menjadi provinsi unggulan program Jamkesda ini,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, H Rosihan Adhani pada wartawan usai pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kalsel, Selasa (3/11), di Banjarmasin.
Hal ini menjadi alasan Banjarmasin dipilih sebagai penyelenggara Kongres Asosiasi Dinas Kesehatan III, yang diikuti seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi se Indonesia.
“Kongres ini akan dibuka besok (hari ini,red) oleh Menteri Kesehatan RI, Sri Endang di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI),’’ tuturnya.
Menurut Rosihan, kedatangan Menkes ke Banjarmasin ini merupakan momen penting, mengingat ini merupakan perjalanan keluar daerah pertama sejak dilantik sebagai Menkes RI.
“Jadi beliau akan menyampaikan beberapa isu strategis, rencana kerja 100 hari maupun aspirasi masyarakat,’’ jelas Rosihan.
Isu strategis ini menyangkut MDGs, terkait penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penurunan penyakit menular, pemberantasan kemiskinan maupun peningkatan Jamkesmas.
“Karena penurunan AKI dan AKB ini terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya indeks pembangunan manusia,’’ tambahnya.
Selain itu, pemberantas penyakit menular tetap menjadi perioritas, terutama yang berpotensi kejadian luar biasa (KLB), seperti deman berdarah dengue (DBD), malaria hingga HIV/AIDS.
Rosihan menambahkan, Jamkesmas ini menjadi prioritas, karena tidak hanya dilakukan pusat, tetapi juga diikuti kabupaten/kota maupun provinsi dengan Jamkesda maupun Jamkesprov yang dianggarkan melalui APBD dan dinaungi peraturan daerah setempat.
“Kalsel tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan gratis di kabupaten/kota, tetapi juga lintas kabupaten dengan Jamkesda,’’ ujarnya.
Bahkan Kalsel ditargetkan sudah mampu mencapai {{universal coverage}}, atau memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis tanpa melihat status atau kemampuan masyarakat.
“Kita ditarget bisa mencapai {{universal coverage} pada 2012, sedangkan nasional pada 2014,’’ tegas Rosihan.
Hal ini menyebabkan masyarakat dijamin dengan sistem pembiayaan kesehatan secara menyeluruh, tanpa melihat status sosial masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan ini bisa terjangkau. “Agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat bisa tercapai dengan adanya pelayanan kesehatan gratis ini,’’ ujarnya.

 

Pembangunan Pasar LKMD Masih Tahap Pondasi

Banjarmasin, KP – Pembangunan lahan relokasi pedagang Pasar LKMD di Jl Rawasari Banjarmasin yang dipindahkan ke belakang SDN Teluk Dalam 11, sekarang ini masih memasuki tahap pembangunan pondasi.

Gedung Pasar LKMD yang didirikan seluas lahan yang disedikan untuk pembangunan pasar sekitar 800 meter persegi tersebut, diperkirakan bangunan tersebut akan cukup untuk menampung sebanyak 209 pedagang yang sekarang ini terdata oleh Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Camat Banjarmasin Tengah Drs H Hermansyah kepada {[wartawan]}, Jumat (6/11) mengungkapkan, pembangunan Pasar LKMD untuk relokasi, saat masih dalam tahapan pembangunan dan pembayaran uang muka oleh para pedagang.

Kemudian jika ternyata pembayaran uang muka tersebut telah selesai dibayar para pedagang, maka kedepan akan diketahui berapa jumlah keseluruhan kios yang akan dibangun.

‘’Pasar LKMD saat ini masih dalam tahap pembangunan, dan pembayaran uang muka oleh para pedagang,” ujar Herman.

Dikatakan, dalam pembangunan pasar tersebut, Pemko bersedia menyiapkan lahan, tetapi untuk  pembangunannya diserahkan para pedagang sendiri dengan cara membayar pada pelaksana pembangunan.

‘’Pemko masalah bangunan ngak mau tahu tetapi hanyalaha menyediakan lahan, karenanya masalah ini semaunya dipercayakan dengan Camat dan jajarannya,’’ujar Herman.

Khusus tahapan pembangunan saat ini masih tahap melakukan pembangunan pondasi, dan dimungkinan pada akhir tahun 2010 mendatang pembangunannya sudah selesai dikerjakan, katanya.

‘’Insya Allah kalau mereka telah selesai melakukan pembayaran, baru kita ketahui berapa jumlah lapak yang akan dibangun di lokasi pasar yang lahannya disediakan dari anggaran Pemko Banjarmasin,” papar Camat.

Khusus untuk mempercepat proses pengerjaan proyek pembangunan pasar tersebut, diharapkan paling lambat tanggal 9 Nopember, para pedagang telah selesai melakukan pendaftaran dan pembayaran uang muka.

Sebelumnya, Pemko Banjarmasin bersikeras untuk melakukan relokasi para pedagang Pasar LKMD di Jl Rawasari Banjarmasin pada awal bulan Oktober, namun proses negosiasi pihak dewan kelurahan dengan para pedagang masih terus berlangsung sampai sekarang dilakukan relokasi untuk pembangunan Pasar LKMD yang selama ini memakan hak orang lain.(vin)

 

Disdik Segera Kucurkan DAK Tahap Kedua

Banjarmasin, KP – Menyusul pengucuran dana alokasi khusus (DAK) tahap pertama tahun 2009 sebesar 30 persen, kini pihak Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin masih menunggu laporan pertanggung jawaban pihak sekolah tentang penggunaan dana tersebut.

Malah setelah laporan pemanfaatan dana tersebut berhasil diperoleh, Diknas Kota Banjarmasin akan melanjutkan pengucuran dana tahap kedua sebesar 45 persen sebagai dana lanjutan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Drs H Nor Ipansyah kepada {[wartawan]}, Jumat (6/11) mengungkapkan, proses penyaluran dana DAK Pendidikan tahap pertama selesai dan akan disusul tahap kedua setelah  laporan dari pihak sekolah penerima diserahkan

‘’Setelah dana itu digunakan, maka pihak sekolah diharapkan bisa kembali untuk mengajukan permintaan dana lanjutan sebesar 45 persen,’’katanya.

Jadi, katanya, apabila yang 30 persen selesai (Dana DAK, red), maka mereka bisa mengajukan permintaan yang 45 persen,” tegas Ipan lagi.

Diakui memang sejauh ini belum diketahui realisasi penggunaan dana sebesar 30 persen tersebut, termasuk pemanfaatannya untuk apa saja, karena hingga saat dikonfirmasi belum ada data laporan dari sekolah yang masuk.

Tetapi jika ternyata mereka (sekolah penerima, red) lebih cepat menyelesaikan penggunaan dan laporan dana tersebut, maka dana lanjutan 45 persennya akan lebih cepat diperoleh.

“Kita sampai sekarang belum tahu berapa persen yang dicapai, karena belum ada laporan masuk,” imbuhnya.

Ditambahkannya, berdasarkan deadline, pengerjaan dan pemanfaatan dana tersebut sejak ditetapkan surat keputusannya adalah selama tiga bulan, dan apabila tidak selesai dalam jangka waktu tersebut maka dananya harus dikembalikan.

“Target kita bulan Desember, dan mungkin dalam jangka waktu itu berdasrkan pengalaman sudah bisa selesai seluruhnya, karena proyek tersebut hanya rehab,”ujarnya..

Sebelumnya, sebanyak 101 Sekolah Dasar Negeri (SDN) menerima dana DAK Pendidikan sebesar Rp25.989 miliar berasal dari DAK Pusat (APBN), ditambah DAK Pendamping (APBD) sebesar Rp2.598 miliar lebih, serta Administrasi kegiatan sebesar Rp515 juta lebih, sehingga total berjumlah Rp29.103 miliar lebih.(vin)

 

Calon Independen Pilkada Bakal Dapat Perlindungan

Banjarmasin, KP  - Calon independen saat ini mulai ikut bersaing di panggung  perpolitikan pesta demokrasi. Kehadiran mereka bukan saja di tingkat nasional tetapi di daerah juga banyak munculnya calon-calon kepala daerah yang berangkat dari luar partai politik.

Bahkan belakangan ini, calon independen tersebut bakal mendapatkan perlindungan dari Komisi Nasional Pilkada Independen. Maka dari ini hadirlah lembaga tersebut yang akan mengawal calon independen yang mulai pendaftaran di KPU, penggalangan masa hingga proses advokasi pasca pemilihan.

‘’Insya Allah penggalangan dukungan masyarakat untuk bisa mencalonkan diri, pendaftaran di KPU hingga proses pemenangan. Kita akan memberikan pengawalan kepada calon-calon independen tersebut,’’kata Ketua Komisi Nasional Pilkada Independen Kalsel, Hasrudn H Hasbullah kepada {[wartawan]}, di Banjarmasin, Jumat siang (6/11).

Lebih lanjut dia mengatakan, lembaga tersebut sudah berdiri di tingkat pusat. Hal itu dimaksudkan, untuk memberikan dukungan kepada para calon independen yang akan bertarung dalam pesta demokrasi pada di setiap tingkatan.

Jadi, katanya, sehubungan selama ini calon independen sering menjadi korban pertarungan politik yang tidak sehat sejak dari proses pendaftaran di KPU sudah diganjal oleh rival politik maupun panitia itu sendiri.

Selain itu, komisi tersebut juga untuk menangkal arogansi yang dilakukan sejumlah partai politik. Karena calon yang diusung partai cenderung terkekang oleh partai pengusungnya.

‘’Diharapkan melalui lembaga ini, calon independen akan dikawal biar tidak menjadi korban kesewenang-wenangan petugas yang berusaha mengganjal kemenangan calon independen,” ungkap Hasrudin yang mengaku pernah menjadi calon independent dalam Pilkada Tabalong.

Oleh karena itu, ujar Hasrudin, diharapkan semua calon independen yang akan bertarung dalam Pilkada provinsi maupun kabupaten dan kota berkordinasi dengan lembaga tersebut.

Langkah ini dengan harapan, komisi tersebut bisa memantau dan memberikan pengarahan kepada setiap calon terkait berbagai persyaratan yang mesti dilengkapi agar tidak terganjal dalam pencalonan tersebut.

Bahkan,  dalam waktu dekat, pihaknya bakal mendirikan komisi tersebut di tujuh kabupaten dan kota di Kalsel, yang akan menggelar pemilihan kepala daerah tahun 2010 mendatang, demikian Hasrudin H Hasbullah.(vin)

 

Pedagang Sarging Minta Bertemu Walikota

[]Soal Tempat Baru
Banjarmasin, KP -  Ratusan lebih pedagang Pasar Tungging (Sarging) yang selalu berkumpul di halaman Pemko Banjarmasin, menyatakan keinginan mereka untuk bisa bertemu Walikota HA Yudhi Wahyuni.
Pertemuan itu untuk menyamakan sikap meminta penundaan relokasi tempat berjualan ke lokasi baru di samping Pasar Kalindo Raya, yang ternyata setelah di tempati sangat sepi, menyusul tempat berjualan di sepanjang Jalan Belitung Darat tersebut, dinilai belum memenuhi syarat.
Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin, telah mengirimkan surat kepada sekitar 500 pedagang Sarging, agar segera memasuki lokasi berjualan baru. Namun perkembangan belakangan, terjadi gejolak baru dari pedagang agar Pemko Banjarmasin meninjau ulang, karena tempat mereka sangat sepi.
Sebab para pedagang pada prinsipnya tidaklah menolak adanya rencana relokasi tersebut, hanya saja meminta pengunduran waktu. Misalnya, sebut Syarifuddin, salah satu pedagang yang ikut meminta penundaan relokasi, karena di lokasi baru ternyata sebagian besar pedagang merasa kecewa melihat kondisi lahan yang disediakan pemko.
Salah satu hal yang mendorong mereka meminta penundaan relokasi adalah tidak dibuatnya jalan yang nyaman untuk pengunjung. Hingga saat ini pengerjaan lapak memang hampir rampung, namun jalan buat pengunjung belum juga dicor dan masih becek.
“Saya berharap rencana relokasi tersebut difikirkan kembali, mengingat masih ada satu dua hal yang harus diselesaikan, seperti jalan buat pengunjung yang masih becek,” ujarnya.
Selain itu di lokasi baru sama sekali belum disediakan gudang penampungan barang. Berbeda dengan di lokasi lama, di mana para pedagang bisa menitipkan barang dagangan mereka di rumah penduduk.
Namun tidak halnya dengan di lokasi baru, penduduk sekitar tidak mau barang dagangan mereka dititipkan dengan alasan keamanan dan lainnya. Melihat kondisi demikian, para pedagang ingin menemui walikota untuk membicarakan hal tersebut.
“Kami berharap dapat bertemu Walikota Banjarmasin secepatnya, untuk membicarakan hal ini demi kepentingan bersama,’’ pinta Syarifuddin.
{[Lirik Pekarangan Warga]}
Sejumlah pedagang Pasar Tungging yang enggan untuk berjualan di lokasi samping Pasar Kalindo, mulai melirik dan berniat menyewa pekarangan rumah warga agar tetap bisa berdagang di Jalan Belitung Darat tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Misna, salah seorang pedagang yang menyatakan mulai mendekati dan membicarakan perihal sewa halaman rumah warga tersebut untuk berjualan di sana.
Bahkan, usaha tersebut ternyata juga mulai diikuti puluhan pedagang lain yang menolak direlokasi, dengan alasan lokasi yang disediakan tidak strategis.
Menanggapi hal tersebut Kepala Satuan Pol PP Banjarmasin Drs Nazamuddin, menyatakan jika niat tersebut memang terealisasi maka pihaknya tidak bisa melarang hal tersebut.
Karena tidak ada peraturan yang melarang seseorang berdagang di pekarangan rumah. Yang menjadi alasan pihaknya membongkar ratusan lapak Sarging tersebut, karena lapak tersebut berdiri di atas fasilitas umum seperti jalan raya dan trotoar.