ABPD-P Terancam Tidak Bisa Dilaksanakan

Banjarmasin, KP – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014 terancam tidak bisa dilaksanakan, menyusul belum adanya persetujuan dari DPRD Kalsel.

Padahal APBD-P tersebut sudah disahkan DPRD Kalsel pada 25 Agustus 2014 lalu, dan telah mendapatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga bisa dilaksanakan.

“Namun ini terkendala persetujuan dewan, karena tidak adanya pimpinan definitif,’’ kata anggota DPRD Kalsel, Ibnu Sina kepada wartawan, Rabu (8/10), di Banjarmasin.

Menurut Ibnu Sina, APBD-P sebesar Rp5,5 triliun yang sudah disahkan dewan memerlukan evaluasi dari Kemendagri, yang akan disampaikan kepada DPRD Kalsel maksimal 15 hari setelah disampaikan.

“Ini sudah lewat, dan evaluasi tersebut sudah ada, namun tidak bisa disetujui dewan, khususnya ditandatangani pimpinan dewan definitif,’’ jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Apalagi evaluasi tersebut biasanya memuat catatan yang perlu ditindaklanjuti dewan, terutama mengenai anggaran yang boleh dilaksanakan atau ditunda, termasuk penempatan pos anggaran tersebut.

“Ini yang harus segera dilakukan, termasuk persetujuan pimpinan agar APBD-P tersebut bisa dilaksanakan,’’ tambah Ibnu Sina.

Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan APBD-P ini sangat terbatas, atau efektif sekitar dua bulan lagi, sementara ada beberapa anggaran yang memerlukan waktu pelaksanaan.

“Dikuatirkan karena tidak bisa dilaksanakan, maka anggaran tersebut akan menjadi sisa lebih anggaran (Silpa) tahun 2014 ini,’’ jelas Ketua DPW PKS Kalsel.

Disamping itu, APBD 2015 juga telah disahkan dewan, walaupun sama halnya dengan APBD-P yang memerlukan tindak lanjut dari evaluasi Kemendagri, sehingga sisa anggaran yang dikembalikan ini baru bisa direalisasikan pada APBD-P 2015 mendatang.

“Padahal ini diperlukan untuk menunjang pembangunan daerah, walaupun APBD-P tidak diarahkan pada proyek pembangunan fisik yang realisasinya memakan waktu panjang,’’ kata Ibnu Sina.

Menyikapi keterlambatan turunnya surat penetapan pimpinan definitif dari Kemendagri, menurut Ibnu Sina, penetapan tersebut memerlukan proses yang memang memakan waktu cukup panjang.

“Ini masih dalam proses di Kemendagri, dan diharapkan bisa secepatnya keluar,’’ ujarnya.

Sementara itu, Badan Musyawarah Sementara DPRD Kalsel kembali menjadualkan pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD Kalsel pada Senin (13/10), karena dipastikan agenda Kamis (9/10) tidak mungkin dilaksanakan.

“Kita siap melaksanakan pelantikan kapan saja, asalkan surat penetapan pimpinan keluar dari Kemendagri. Dan lebih cepat akan lebih baik,’’ tambah Wakil Ketua Sementara, H Muhaimin.

Karena, banyak agenda dewan yang terhambat dengan tidak adanya pimpinan definitif ini, mulai dari ketiadaan alat kelengkapan dewan untuk mendukung kerja DPRD Kalsel hingga persetujuan atau rekomendasi lainnya.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Oktober 15, 2014.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: