Banjarmasin Diselimuti Kabut Asap

•Oktober 15, 2014 • Tinggalkan sebuah Komentar

Banjarmasin, KP – Kota Banjarmasin hingga Selasa (7/10) siang, masih diselimuti kabut asap, walaupun tidak sampai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, namun suasana terasa mendung.

Selain itu, mata terasa perih dan gangguan pernafasan, karena terhirup asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sekitar Kota Banjarmasin, termasuk kabupaten/kota lainnya.

“Kabut asap kali ini sudah sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama pernafasan,’’ kata anggota DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.

Bahkan jadual penerbangan pun sempat mengalami penundaan, akibat asap yang berpengaruh pada jarak pandang, sehingga tidak aman bagi penerbangan, baik yang tiba maupun hendak berangkat.

“Informasinya sudah beberapa penerbangan yang ditunda hingga beberapa jam, karena kabut asap. Inikan sangat menganggu aktivitas masyarakat,’’ tambah politisi Partai Gerindra ini.

Menurut Lutfi, kondisi kabut asap sekarang bertambah parah, hingga ke Kota Banjarmasin diselimuti kabut, bahkan sampai siang hari. “Padahal kemarin, kabut asap tidak seperti ini, yang terlihat gelap dan mendung,’’ ujar Lutfi.

Belum lagi masalah gangguan kesehatan, terutama pada anak-anak yang kini banyak terserang penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), yang ditandai dengan batuk-batuk akibat terhirup asap dari kebakaran lahan.

“Pemerintah daerah harus segera mengatasi masalah ini, agar kabut asap tidak semakin parah,’’ kata Ketua Generasi Muda Gerindra (Satria) Kalsel, yang merupakan organisasi sayap dari Partai Gerindra.

Apalagi Kalsel sudah memiliki Perda Nomor 1 tahun 2008 tentang pengendalian pembakaran lahan dan atau hutan, namun tidak diterapkan secara maksimal dan memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran lahan.

“Ini harus ditindak tegas, karena dampak membakar lahan ini sudah merugikan masyarakat,’’ jelas Lutfi.

Selain itu, juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan untuk kegiatan apapun, karena cara membakar ini banyak digunakan masyarakat untuk membuka lahan.

“Jangan hanya masyarakat, namun juga perusahaan yang diketahui melakukan kegiatan pembakaran lahan, serta diberikan sanksi maksimal,’’ tambahnya

Pemprov Diminta Segera Tanggulangi Kabut Asap

•Oktober 15, 2014 • Tinggalkan sebuah Komentar

Banjarmasin, KP – Pemprov Kalsel diminta melakukan tindakan nyata dalam menanggulangi permasalahan kabut asap yang semakin parah belakangan ini, bahkan hampir merata di seluruh wilayah Kalsel.

“Pemprov perlu melakukan tindakan nyata menanggulangi kebakaran lahan yang menyebabkan kabut asap, seperti hujan buatan,’’ kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  (PKS), H Riswandi kepada wartawan, Rabu (8/10), di Banjarmasin.

Riswandi mengakui, memang hujan buatan memerlukan biaya tinggi, dan hasilnya belum tentu sesuai harapan.  “Tetapi itu salah satu upaya menanggulangi masalah kabut asap,’’ lanjutnya.

Usaha lain, menurut dia, melalui pendekatan keagamaan, seperti yang direncanakan Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin, untuk bersama-sama melaksanakan shalat istisqa (memohon hujan kepada Allah swt).

“Rencana pak gubernur menggelar shalat istisqa bersama masyarakat, untuk meminta hujan, salah satu langkah yang tepat,’’ tambah anggota dewan tiga periode ini.

Menurut Riswandi, kondisi kabut asap yang melanda beberapa wilayah Kalsel ini sudah sangat parah, dengan meningkatkan titik panas yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan.

“Sudah saatnya Pemprov Kalsel bersama masyarakat melaksanakan shalat istisqa minta hujan,’’ ujar Riswandi.

Hal yang sama dengan hujan buatan, yang perlu dilakukan untuk menghilangkan atau minimal mengurangi kabut asap yang sudah cukup mengganggu berbagai aktivitas serta kesehatan masyarakat.

“Anggaran untuk pembiayaan hujan buatan, sudah tersedia dalam APBD 2014, dengan menggunakan dana pada pos tanggap darurat dan atau tidak terduga, yang keseluruhan nilainya mencapai Rp3 miliar,’’ tambahnya.

Alasannya, kabut asap seperti belakangan yang melanda beberapa wilayah Kalsel sudah termasuk dalam keadaan darurat, karena sudah mengganggu aktivitas, bisnis dengan terganggunya transportasi udara hingga kesehatan masyarakat akibat terpapar kabut asap.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, jumlah hotspot yang terpantau di wilayah Kalsel hingga 6 Oktober 2014 lalu mencapai 1.135 hotspot yang tersebar di wilayah Kalsel.

Kondisi inilah yang menyebabkan kabut asap tebal melanda hampir seluruh wilayah Kalsel, bahkan tidak hanya pagi, namun menjelang siang kabut asap masih dirasakan warga Kalsel.

ABPD-P Terancam Tidak Bisa Dilaksanakan

•Oktober 15, 2014 • Tinggalkan sebuah Komentar

Banjarmasin, KP – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014 terancam tidak bisa dilaksanakan, menyusul belum adanya persetujuan dari DPRD Kalsel.

Padahal APBD-P tersebut sudah disahkan DPRD Kalsel pada 25 Agustus 2014 lalu, dan telah mendapatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga bisa dilaksanakan.

“Namun ini terkendala persetujuan dewan, karena tidak adanya pimpinan definitif,’’ kata anggota DPRD Kalsel, Ibnu Sina kepada wartawan, Rabu (8/10), di Banjarmasin.

Menurut Ibnu Sina, APBD-P sebesar Rp5,5 triliun yang sudah disahkan dewan memerlukan evaluasi dari Kemendagri, yang akan disampaikan kepada DPRD Kalsel maksimal 15 hari setelah disampaikan.

“Ini sudah lewat, dan evaluasi tersebut sudah ada, namun tidak bisa disetujui dewan, khususnya ditandatangani pimpinan dewan definitif,’’ jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Apalagi evaluasi tersebut biasanya memuat catatan yang perlu ditindaklanjuti dewan, terutama mengenai anggaran yang boleh dilaksanakan atau ditunda, termasuk penempatan pos anggaran tersebut.

“Ini yang harus segera dilakukan, termasuk persetujuan pimpinan agar APBD-P tersebut bisa dilaksanakan,’’ tambah Ibnu Sina.

Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan APBD-P ini sangat terbatas, atau efektif sekitar dua bulan lagi, sementara ada beberapa anggaran yang memerlukan waktu pelaksanaan.

“Dikuatirkan karena tidak bisa dilaksanakan, maka anggaran tersebut akan menjadi sisa lebih anggaran (Silpa) tahun 2014 ini,’’ jelas Ketua DPW PKS Kalsel.

Disamping itu, APBD 2015 juga telah disahkan dewan, walaupun sama halnya dengan APBD-P yang memerlukan tindak lanjut dari evaluasi Kemendagri, sehingga sisa anggaran yang dikembalikan ini baru bisa direalisasikan pada APBD-P 2015 mendatang.

“Padahal ini diperlukan untuk menunjang pembangunan daerah, walaupun APBD-P tidak diarahkan pada proyek pembangunan fisik yang realisasinya memakan waktu panjang,’’ kata Ibnu Sina.

Menyikapi keterlambatan turunnya surat penetapan pimpinan definitif dari Kemendagri, menurut Ibnu Sina, penetapan tersebut memerlukan proses yang memang memakan waktu cukup panjang.

“Ini masih dalam proses di Kemendagri, dan diharapkan bisa secepatnya keluar,’’ ujarnya.

Sementara itu, Badan Musyawarah Sementara DPRD Kalsel kembali menjadualkan pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD Kalsel pada Senin (13/10), karena dipastikan agenda Kamis (9/10) tidak mungkin dilaksanakan.

“Kita siap melaksanakan pelantikan kapan saja, asalkan surat penetapan pimpinan keluar dari Kemendagri. Dan lebih cepat akan lebih baik,’’ tambah Wakil Ketua Sementara, H Muhaimin.

Karena, banyak agenda dewan yang terhambat dengan tidak adanya pimpinan definitif ini, mulai dari ketiadaan alat kelengkapan dewan untuk mendukung kerja DPRD Kalsel hingga persetujuan atau rekomendasi lainnya.

KMP Kalsel Jangan Monopoli Jabatan

•Oktober 15, 2014 • Tinggalkan sebuah Komentar

Banjarmasin, KP – Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD Kalsel diharapkan tidak menguasai jabatan di lembaga legislatif tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hermansyah dan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Hormansyah, kemarin, di Banjarmasin.
Permintaan itu berkaitan dengan mendekatnya pembentukan atau penyusunan alat-alat kelengkapan DPRD Kalsel masa jabatan 2014 – 2019, seperti komisi-komisi, Badan Kehormatan (BK) dan Badan Legislasi (Banleg).
“Jangan ada pemikiran tentang Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Tapi mari kita bersama membangun daerah dan masyarakat Kalsel,” kata kedua Ketua Fraksi PDI-P dan PKB itu.
Karena,  kalau masih memikirkan atau mau menonjolkan koalisinya masing-masing berarti terjadi pengkotak-kotakan dalam DPRD Kalsel yang notabene kesemuanya merupakan wakil rakyat.
”Kalau terjadi pengkotak-kotakan, maka hal itu kurang menguntungkan bagi daerah, yang pada gilirannya bisa menyebabkan daerah dan masyarakat Kalsel lambat maju,” kata Hermansyah.
Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), H Muharram, karena tidak ada istilah pengkotak-kotakan atau KMP menguasai DPRD Kalsel.
Namun, jika kebetulan pimpinan alat kelengkapan dewan itu dari KMP, bukan berarti terjadi pengkotak-kotakan.
”Karena pada dasarnya semua anggota alat kelengkapan dewan tersebut mempunyai hak memilih dan dipilih,”  ujar Muharram.
Hal tersebut sesuai aturan pula, dimana pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan tersebut, dari/oleh anggota alat kelengkapan dewan itu sendiri.
Sementara itu, anggota DPRD Kalsel,Asbullah mengatakan, sistem pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan itu sudah ada aturannya.
”Aturan pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan itu pada Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kalsel yang sudah menjadi kesepakatan bersama,” lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang bakal menduduki wakil ketua lembaga legislatif tersebut.
Kalkulasi keanggotaan DPRD Kalsel 2014 – 2019 yang berjumlah 55 orang, jauh lebih besar anggota KMP dibandingkan dengan KIH, yaitu berbanding 36 orang berbanding 19 orang.
Dalam pembentukan atau penyusunan alat kelengkapan DPRD Kalsel, empat orang pimpinan dewan tersebut tidak ikut pemilihan, yaitu Ketua Hj Noormiliyani AS SH (Partai Golkar), dan  tiga wakil ketua masing-masing H Muhaimin (PDI-P), Asbullah (PPP), dan H Hamsyuri (PKB).

Cuaca Kalsel Kritis

•Oktober 15, 2014 • Tinggalkan sebuah Komentar

Banjarmasin, KP – Kemarau panjang menyebabkan cuaca Kalsel kritis, sehingga rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, yang berpotensi menimbulkan kabut asap,  dan mengganggu aktivitas masyarakat di daerah ini.

“Kondisi Kalsel sekarang sudah sangat kritis dengan kemarau panjang ini,’’ kata Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, H Rachmadi Kurdi kepada wartawan, di sela paripurna istimewa, Senin (13/10), di Banjarmasin.

Hal ini terlihat dari jumlah hotspot (titik api) yang terpantau hingga 6 Oktober lalu mencapai 1.135 titik, atau terjadi penambahan 237 titik selama enam hari pada Oktober. Sementara pada September lalu mencapai 650 titik.

“Ini sudah sangat mengkuatirkan, karena banyaknya terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalsel,’’ jelasnya, pada paripurna dengan agenda pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Kalsel periode 2014-2019.

Bahkan hingga 13 Oktober ini, diperkirakan terjadi penambahan jumlah titik api yang cukup signifikan, mengingat kondisi udara yang dipenuhi kabut asap.

“Kelihatannya peningkatan kebakaran hutan dan lahan ini semakin tinggi, dilihat dari tebalnya kabut asap, yang sudah menganggu aktivitas masyarakat,’’ ungkap Rachmadi.

Menurut Rachmadi, kondisi semacam ini hanya bisa diatasi dengan hujan buatan ataupun water booming, untuk mematikan titik api, yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan.

“Kalau kita, sulit melakukan kegiatan pemadaman ini, jika hanya mengandalkan petugas Mandala Agni,’’ tegas mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalsel ini.

Namun, dengan adanya Masyarakat Peduli Api (MPA), diharapkan bisa cepat mengatasi kebakaran yang terjadi, dimana 70 MPA yang tersebar di wilayah Kalsel dapat memantau kebakaran dan melaporkanya kepada Mandala Agni terdekat. “Kita harapkan bisa cepat mengatasi kebakaran yang terjadi,’’ ujar Rachmadi.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin mengatakan telah meminta pelaksanaan hujan buatan di daerah ini, ataupun water booming, untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

“Namun kelihatannya permintaan ini masih belum bisa dipenuhi pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),’’ kata Rudy Ariffin, usai paripurna istimewa.

Hal ini dikarenakan kondisi cuaca tidak memungkinkan hujan buatan, dan menunggu giliran, setelah provinsi lainnya. “Kita berharap Kalsel mendapatkan giliran hujan buatan ataupun water booming, setelah dilakukan di Kalteng,’’ ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berupaya sebisa mungkin mengatasi kebakaran yang terjadi, serta mencegah masyarakat membakar lahan untuk kegiatan apapun, termasuk mengenakan sanksi tegas.

“Kita mengharapkan agar kebakaran hutan dan lahan bisa diminimalisir, mengingat kemarau panjang masih berlangsung hingga November mendatang,’’ jelas Rudy Ariffin.

Noormiliany Pimpin DPRD Kalsel

•Oktober 15, 2014 • Tinggalkan sebuah Komentar

Banjarmasin, KP – Akhirnya, Hj Noormiliany AS dari Partai Golkar resmi memimpin DPRD Kalsel periode 2014-2019, yang merupakan perempuan pertama menjadi orang nomor satu di lembaga legislatif tersebut.

Noormiliany resmi memimpin setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai Ketua DPRD Kalsel pada paripurna istimewa, Senin (13/10), di Banjarmasin.

Pengucapan sumpah/janji jabatan tersebut dilakukan bersama tiga Wakil Ketua DPRD Kalsel, yakni H Muhaimin dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Asbullah SH dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan H Hamsyuri SH dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Kita akan melaksanakan tugas sebagai pimpinan dewan, dan bekerjasama dengan eksekutif untuk membangun banua ini,’’ kata Noormiliany usai paripurna dewan.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin berharap agar kerja sama dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif dapat terjalin secara efektif dan efisien, terutama dalam usaha mencapai sasaran pembangunan.

“Juga bersama-sama pula mencari langkah-langkah inovasi agar kemajuan daerah bisa lebih pesat, masyarakatnya semakin sejahtera, dan berbagai masalah yang ada dapat diatasi, termasuk masalah kemiskinan,’’ kata Rudy Ariffin.

Rudy Ariffin juga megharapkan bersama pimpinan dan anggota DPRD Kalsel 2014 -2019 dapat meneruskan pembangunan di Kalsel dengan hasil yang lebih maju dan baik lagi dari masa sebelumnya.

“Kami berharap kehadiran DPRD yang baru bisa memenuhi harapan masyarakat, agar mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta punya empati dengan kondisi kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat,’’ ujarnya.

Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, H Machmud Rachmini memandu pimpinan definitif DPRD provinsi tersebut dalam mengucapkan sumpah/janji, dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI tentang pengakatan ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kalsel periode 2014-2019.

Rencana paripurna istimewa ini mengalami dua kali menundaan, karena pengurusan atau proses keluarnya SK Mendagri relatif lama, yang memakan waktu sekitar setengah bulan sejak penetapan/pengusulan calon pimpinan definitif DPRD Kalsel 2014 – 2019 itu.

Nasib Siap Walikota Banjarbaru

•Oktober 15, 2014 • Tinggalkan sebuah Komentar

Banjarmasin, KP – Sososk Nasib Alamsyah yang pernah menjadi Ketua DPRD Kalsel periode 1999-2014, semangatnya terus berkobar. Bahkan dengan bekal pengalaman membuat mantan Dandm Kota Banjarmasin siap memimpin Banjarbaru kedepan.

“Saya siap mencalonkan di Pilkada Banjarbaru, asalkan partai memerintahkan dan meminta,” ucap Nasib Alamsyah kepada [[wartawan]}, Rabu (15/3) siang.

Bahkan politisi Partai Golkar ini siap mencalonkan diri di Pemilihan Walikota 2015 nanti, baik melalui mekanisme pemilihan langsung ataupun lewat jalur parlemen.

Menurutnya, sudah saatnya Banjarbaru dikelola dan dibenahi. Perkiraan dia, Banjarbaru bakal manjadi kumuh ditengah menjamurnya perumahan dan pertumbuhan masyarakat.

Buktinya, kata dia, saat ini Banjarbaru sudah terserang banjir padahal sebelumnya tidak pernah. Itu lantaran, kurang maksimalnya pembangunan drainase dan kurang dikelolanya tata letak perumahan.

“Paling penting Banjarbaru harus hijau, nyaman dan indah,”ungkap Nasib Alamsyah.

Selain pembenahan itu, program lain yang akan dijalankan Nasib Alamsyah jika dipercaya memimpin kota berjuluk kota Idaman juga akan memaksimalkan fungsi kawasan atau lahan pertanian yang masih bertahan.

“Saya tidak mau begitu saja menyetujui jika lahan pertanian diganti dengan perumahan,” timpalnya.

Ia juga tidak mau asal menyusun program kerja pemerintahan dan pembangunan tanpa berdasarkan fakta di lapangan. Bahkan, dalam menjalankan roda pemerintahan seluruh SKPD akan diterapkan pola kekeluargaan tapi tetap menjunjung asas profesionalitas.

Nasib Alamsyah juga akan bekerja lebih dini dari jam masuk kerja yang seharusnya, waktu tersebut dimanfaatkan untuk blusukan. “Nah fakta di lapangan inilah nantinya yang dipakai untuk menyusun program kerja yang diprioritaskan,” katanya.