KMP Kalsel Jangan Monopoli Jabatan

Banjarmasin, KP – Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD Kalsel diharapkan tidak menguasai jabatan di lembaga legislatif tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hermansyah dan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Hormansyah, kemarin, di Banjarmasin.
Permintaan itu berkaitan dengan mendekatnya pembentukan atau penyusunan alat-alat kelengkapan DPRD Kalsel masa jabatan 2014 – 2019, seperti komisi-komisi, Badan Kehormatan (BK) dan Badan Legislasi (Banleg).
“Jangan ada pemikiran tentang Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Tapi mari kita bersama membangun daerah dan masyarakat Kalsel,” kata kedua Ketua Fraksi PDI-P dan PKB itu.
Karena,  kalau masih memikirkan atau mau menonjolkan koalisinya masing-masing berarti terjadi pengkotak-kotakan dalam DPRD Kalsel yang notabene kesemuanya merupakan wakil rakyat.
”Kalau terjadi pengkotak-kotakan, maka hal itu kurang menguntungkan bagi daerah, yang pada gilirannya bisa menyebabkan daerah dan masyarakat Kalsel lambat maju,” kata Hermansyah.
Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), H Muharram, karena tidak ada istilah pengkotak-kotakan atau KMP menguasai DPRD Kalsel.
Namun, jika kebetulan pimpinan alat kelengkapan dewan itu dari KMP, bukan berarti terjadi pengkotak-kotakan.
”Karena pada dasarnya semua anggota alat kelengkapan dewan tersebut mempunyai hak memilih dan dipilih,”  ujar Muharram.
Hal tersebut sesuai aturan pula, dimana pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan tersebut, dari/oleh anggota alat kelengkapan dewan itu sendiri.
Sementara itu, anggota DPRD Kalsel,Asbullah mengatakan, sistem pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan itu sudah ada aturannya.
”Aturan pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan itu pada Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kalsel yang sudah menjadi kesepakatan bersama,” lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang bakal menduduki wakil ketua lembaga legislatif tersebut.
Kalkulasi keanggotaan DPRD Kalsel 2014 – 2019 yang berjumlah 55 orang, jauh lebih besar anggota KMP dibandingkan dengan KIH, yaitu berbanding 36 orang berbanding 19 orang.
Dalam pembentukan atau penyusunan alat kelengkapan DPRD Kalsel, empat orang pimpinan dewan tersebut tidak ikut pemilihan, yaitu Ketua Hj Noormiliyani AS SH (Partai Golkar), dan  tiga wakil ketua masing-masing H Muhaimin (PDI-P), Asbullah (PPP), dan H Hamsyuri (PKB).

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Oktober 15, 2014.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: