Walikota Desak Pembangunan TPA Regional Hutan Panjang

[] Pastikan Banjarmasin Terapkan Sanitary Landfill

Banjarmasin, KP – Walikota Banjarmasin H Muhidin mendesak rencana pembangunan Tempat Penampungan Akhir Sampah (TPA) Regional Hutan Panjang, yang tertuang di Banjarbaku atau dimediasi Pemerintah Propinsi, diharapkan segera diwujudkan. Karena Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 sudah mengamanatkan,  2014 tak dibolehkan lagi mengoperasikan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah secara {{open dumping}} tetapi harus menggunakan sistim {{Controlled Landdfill}}, bagi kota Kecil atau sedang dan sistim Sanitary Landfill bagi kota besar atau metropolitan termasuk Banjarmasin.

 

Karena itulah, dengan kendala alam yang dialami Banjarmasin tak bisa , menggunakan sistim {{Controlled Landdfill}}, yang diamanakan UU sehingga pihaknya, Banjarmasin tetap akan mengupayakan untuk bisa dilaksanakan meskipun diperlukan cost yang besar, kata Walikota Banjarmasin H Muhidin kepada {[wartawan]}, di Banjarmasin, Jumat (30/8).

 

Diakui memang untuk menerapkan Sanitary Landfill di Banjarmasin terkendala alam, karena itulah masih demikian harus dilakukan penyesuaian, namun jika UU mengamanahkan bahwa Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah secara {{open dumping}} harus menggunakan sistim {{Controlled Landdfill}} tentunya mau tidak mau harus dilaksanakan.

 

Walikota juga mengakui memang dari laporan Kepala Dinas Kebersihan Kota Banjarmasin Mukhyar bahwa pengelolaan sampah dengan sistem Sanitary landfield yang harus diterapkan pada tahun 2014  sangat memberatkan Kota Banjarmasin. Mengingat, kondisi alam di Kota Banjarmasin dengan pasang surutnya dan tanah rawa, sehingga jika harus dilakukan buka dan tutup juga lahan TPA yang dimilikinya sangat terbatas.

 

Jadi, ujar Walikota, meski berat dan sulit karena harus mematuhi UU, maka sesulit apapun untuk melakukan sistem penutupan sampah di TPA Basirih yang dimiliki Kota Banjarmasin. Meski, nantinya akan menggunakan anggaran yang lebih besar tetapi harus dilakukan.

 

Namun demikian, ujarnya, selain pembangunan TPA juga untuk mengatasi masalah persampahan dalam untuk pengurangan dan menggalakan Bank Sampah maupun pemanfaatan sampah sejak dari sumbernya untuk melaksanakan pengurangan dengan melaksanakan TPS melakui konsep 3 R yakni Redyce, Reuse, dan Recyle, katanya.

 

“Kita sangat berharap   tindak lanjut dan karena pengelolaan sampah tidak lagi mengandalkan pola kumpul angkut dan buang, namun beralih ke pola pengurungan dan pemanfaatan sampah sejak dari sumbernya, sehingga volume sampah yang dibuang ke TPA sekarang mulai berkurang,’’katanya.

 

Seperti diberikan sebelumnya, Pemko Banjarmasin akan menyampaikan kesulitan Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pengelolaan sampah menggunakan sistem Sanitary landfield, diharapkan Pemerintah Pusat, akan memberikan perlakuan khusus untuk Kota Banjarmasin.“Kita akan meminta perlakuan khusus tersebut sama seperti dalam penilaian Adipura untuk Kota Banjarmasin,’’papar Kadis Kebersihan Kota Banjarmasin Drs H Muhiyar.

Ditambahkan meskipun sudah diberikan perlakuan khusus tersebut, tetap saja kedepannya Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengusahakan pengelolaan sampah menggunakan sistem Sanitary landfield tersebut.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada September 4, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: