Muhidin Pertimbangkan Pengelolaan Pasar Jadi Perusahaan Daerah

Banjarmasin, KP – Walikota Banjarmasin H Muhidin masih mempertimbangkan keputusan untuk menjadikan Dinas Pasar diubah menjadi Perusahaan Daerah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kontrol pelasakanaan pembangunan maupun dana yang dikucurkan oleh pemerintah Kota dalam membangun Pasar.

“Pada awalnya memang Pemko Banjarmasin ingin menjadikan pasar milik Kota Banjaramsin dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam pengelolaannya dipercayakan perusahaan daerah, tetapi dari pengalaman Pemko Malang yang menjadikan Perusahaan Daerah kembali ke Dinas, perlu dipelajari lebih dulu,’’ungkap Walikota Banjarmasin H Muhidin kepada {[wartawan]}, di Banjarmasin, belum lama ini.

Namun, katanya, kalau Pemko Banjarmasin ingin mengadopsi pelaksanaan PD di Surabaya, bisa jadi bisa dilakukan studu banding yang lebih mendalam. Karena itulah, sekarang mulai memikirkan dan menimbang kemungkinan menambah Perusahaan Daerah (PD) lagi.

“Kita akan mencontoh  PD pasar untuk Surabaya. Karena itulah Pemko jika memang ini diperlukan akan banyak belajar di kota Pahlawan lebih mendalam guna mempelajari, sektor pasar yang kini dikelola PD. Dan hasilnya cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD),’’ungkap Muhidin lagi.

Kepala Bappeda Kota Banjarmasin Ir H Nurul Fajar Desira Ces mengatakan perlu mengadopsi pengelolaan Pasar di Surabayak karena kondisinya hampir sama dengan kota Pahlawan  untuk sektor pasar kita ini.

Dikatakannya, pasar-pasar di Surabaya yang jumlahnya sekitar 80 buah kebanyakkan masih di bawah pengelolaan pemerintah setempat. Sehingga cocok kiranya untuk di kelola PD. “Sama kiranya di daerah kita ini, dari jumlah pasar sekitar 45 buah, sejumlah pasar di kelola Pemkot,” pasarnya.

Ia juga menyatakan, seperti diantaranya, pasar Pandu, Kalindo, Talawang dan Pasar Veteran masih dikelola Pemkot atau dinas pasar. “Saya rasa agak cocok kita buat PD pasar di sini,” tutur Fajar.

Lain halnya, kata Fajar, pasar-pasar di sini sudah banyak berpindah pengelolaannya kepihak ketiga atau swasta, pastinya akan kurang cocok lagi di wacanakan membangun PD. “Misalnya kita pelajari di kota Malang, tidak memungkinkan dibangun PD Pasar, padahal pasar yang ada di sana sekitar 95 buah, tetapi karena kebanyakan pasarnya kini dikelola pihak ketiga atau swasta. Sehingga pemkotnya mengambil mudah hanya mengambil retrebusi saja,” jelas Fajar.

Menurut Fajar, Pemko masih menimbang atau mempelajari wacana menjadikan Dinas Pengelolaan Pasar menjadi PD Pasar. Sebab prosesnya bukan semudah membalikkan telapak tangan, yang pasti harus ada Perda. “Artinya perlu persetujuan dewan dalam rapat paripurna,” demikian Kepala Bappeda Kota Banjarmasin Ir H Nurul Fajar Desira Ces.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada September 4, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: