12 Pimpinan Daerah Minta Kepastian Penelitian Rokok Itu Haram

Normal
0

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Banjarmasin, KP – Sebanyak 12 Bupati dan Walikota se Indonesia sepakat mendesak Pemerintah Pusat untuk menindaklanjuti hasil penelitian yang menyatakan bahwa rokoh adalah haram. Karena pendapat tersebut jangan menambah sikap cemas masyarakat yang ragu-ragu tentang kepastiannya hasil peneltian yang telah menyimpulkan bahwa rokok mengandung darah babi.

Hal itu terungkap saat penandatangan dan dekletasi enam poin yang diantaranya mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menindaklanjuti hasil penelitian CHRISTINE MEINDERTSMA & SIMON CHAPMAN dari University of Sidney tetang  filter rokok dibubuhi hemoglobin yang berasal dari darah babi guna mengikat Karbonmonoksida (CO/racun) supaya bisa merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk  melakukan penelitian lebih lanjut utk membuktikan kebenarañnya.

Kegiatan pertemuan Aliansi Bupati dan Walikota, yang dibuka Gubernur Kalsel yang diwakili Sekda Provinsi Kalsel Ir HM Arsady, di Novotel Banjarbaru, Kamis (29/8) siang juga  diakhri dengan penandatanganan deklarasi enam point yang salah satu diantaranya menyatakan rokoh adalah haram yang merupakan masukan dari Walikota Banjaramsin H Muhidin.

Ketua Aliansi Bupati-Walikota se Indonesia, dr.H. Suir Syam, MMR, yang juga  Walikota Padang Panjang, Sumatera Barat  juga meminta untuk memantabkan komitmen penerapa peraturan kawasan tanpa rokok dan pengendalian masalah kesehatan akibat rokok yang selama ini masih kurang digaungkan.

Bahkan Gubernur melalui Sekda Propinsi Kalsel juga berpesan jangan merokoh seperti yang telah dilakukan. Karena jika sudah terbiasa susah untuk ditinggalkan. Karena itulah sebelum kecanduan rokok, sebaiknya dihindari, dari pada susah untuk melepaskan, pesan Gubernur yang disampaikan Sekda Provinsi Kalsel Ir HM Arsady, saat membuka Pengendalian Masalah Kesehatan dan  Akibat Tembakau maupun Penyakit Tidak  Menular atau (PTM).

Sedangkan Deputi Jendral PP&PL Kementrian Kesehatan RI, Prof dr. Tjandra Yoga Aditama, peran bupati dan walikota dalam pengendalian tembakau di Indonesia sangat penting, mengingat peraturan kawasan tanpa rokok (KTR) diatur oleh daerah dalam bentuk peraturan daerah.

“Indonesia telah menjadi sasaran target invasi oleh produsen rokok dunia. Hanya para walikota dan bupati yang bisa membendung itu,”ungkapnya lagi.

Bahkan dari tahun ke tahun. Jumlah perokok aktif di indonesia semakin meningkat, yang berdampak pula meningkatnya perokok pasif. Berdasarkan data terakhir, perokok usia anak dari tahun 1995 sebanyak 71.000 lebih, meningkat menjadi 426.ooo lebih pd 2007, terlihat peningkatan drastis, 6 kali lipat dalam 12 tahun saja. Dari sisi aspek ekonomi juga tidak banyak keuntungan yang dihasilkan dari sektor rokok.

“Pendapatan negara dari cukai rokok 55 Triliun pertahun, sedangkan jumlah pengeluaran akibat rokok lebih dari 245 Triliun. Sangan berbanding terbalik dan tidak menguntungkan buat negara” tambah Tjandra.

Keprihatinan Presiden dengan kondisi ini dituangkan pada PP No.109 Thn. 2012 yang bertujuan Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain. Yang kemudian akan menjadi dasar bagi daerah untuk diterapkan sebagai perda. “Dengan mengendalikan peredaran dan penggunaan rokok dikawasan tertentu, untuk melindungi hak hak orang orang lain yang tidak merokok. Bagi yg masi merokok dan belum bisa berhenti merokok untuk bisa menghormati hak hak orang lain yang tidak merokok,”katanya.

Dipandu ketua aliansi bupati dan walikota se-Indonesia dr. H. Suir Syam, MMR yang juga Walikota Padang Panjang, ke-13 pimpinan daerah di kalsel berhadir di Hotel Novotel Banjarbaru guna merembukkan dan membentuk aliansi walikota/ bupati se-Kalsel dalam program pengendalian Masalah kesehatan akibat tembakau dan penyakit tidak menular (kamis, 28/8).

Pada kesempatan tersebut pula Walikota Banjarmasin H. Muhidin diminta memaparkan presentasi pengembangan dan penerapan kebijakan pengendalian tembakau di kota banjarmasin yang mana sudah tertuang dalam perda No.7 Thn. 2013 tentang kawasan tanpa rokok. Yang diakhiri dengan  deklarasi dan penandatanganan dukungan pembuatan dan penerapan regulasasi kawasan sehat tanpa rokok dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota.

Sedangkan kelima materi yang dideklasirikan lainnya meliputi pertama sosialisasi selama satu tahun ini di lintas Institusi, Masyarakat, Pelaku Usaha, Tokoh Agama, Masyarakat. Kemudian persiapan perwalinya, menyusun membentuk semacam komite atau pokja-pokja  di masing-masing institusi lintas SKPD dengan  mempersiapkan SK Penanggung jawab dan pengawas Kawasan Tanpa Rokok. 4. Mempersiapkan instrument pengawasan. Dan pembuatan, penempatan tanda larangan merokok di KTR serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, pertemuan advokasi pengembangan & pemamtapan perda KTR.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada September 4, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: