Muhidin Kampanyekan Kawasan Tanpa Rokoh

Banjarmasin, KP – Langkah Pemerintah Kota Banjaramsin yang telah melakukan pengembangan penerapan kawasan tanpa rokoh (KTR) pada perkantoran yang telah dirintis, di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin menjadi salah satu objek percontohan inisiator Pengendalian Masalah Kesehatan dan  Akibat Tembakau maupun Penyakit Tidak  Menular atau (PTM).

Bagaimana tidak, cara penyampaian Walikota H Muhidin yang cukup antusias dengan gaya khas pemarannya dalam pertemuan Pengendalian Masalah Kesehatan dan  Akibat Tembakau maupun Penyakit Tidak  Menular atau (PTM) menjadi penuh semangat. Apalagi saat menyampaikan  alasannya, dalam Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Kesehatan, pimpinan daerah wajib melaksanakan Kawasan Bebas Rokok.

 

“Sebagai pucuk pimpinan di daerah tentunya, berkewajiban menjadi pengemban amanah Mendagri maupun Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dimana dalam surat keputusan bersama para pimpinan daerah diwajibkan untuk melaksankaan dan menerapan Kawasan Tanpa Rokoh di sejumlah lingkungan kerja maupun di wilayah lainnya,’’ungkap Walikota H Muhidin, saat menjadi nara sumber pertemuan Aliansi Bupati dan Walikota, yang dibuka Gubernur Kalsel yang diwakili Sekda Provinsi Kalsel Ir H Aryady, di Novotel Banjarbaru, Kamis (29/8).

 

Dihadapan Dirjend P2PL Kementrian Kes RI Prof.Candra Yoga Aditama, Walikota Muhidin dengan gaya bicaranya yang blak-blakan juga mengaku bangga karena untuk mendukung program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sudah menerapkan dan memilliki untuk mengaturnya hanyalah Perda di Provinsi Kalsel dan Perda yang sudah mengatur masalah tesebut di Kota Banjarmasin.

 

Bahkan, menurut Walikota yang juga mantan anggota DPRD Kalsel ini, penerapan KTR merupakan salah satu indikator Recana Pembangunan Jangka Menengah (PJMN) yang menjadi target pecapaiannya di tahun  2015. “Kami sepakat bahwa merokoh itu hukumnya haram dan karena itulah dengan perimbangan banyak mudarotnya dibanding manfaatnya tentu hal ini perlu dipahami dan dimengerti seluruh masyarakat,’’ungkap Muhidin yang disambut tepuk tangan meriah.

 

Pada kegiatan pertemuan tenntang Pengendalian Masalah Kesehatan dan  Akibat Tembakau maupun Penyakit Tidak  Menular atau (PTM), Muhidin juga menganggap bahwa merokok itu hukumnya haram. Jadi, katanya, sebelum disampaikan tentang rencana penerarapan kedepan di lingkungan Pemko Banjarmasin juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi selama satu tahun ini di lintas institusi/Masyarakat/pelaku usaha/masyarakat.

Kemudian juga dilakukan persiapan perwalinya, menyusun maupun membentuk semacam Komite at pokja di masing, kemudian  institusi/lintas SKPD dengan mempersiapkan SK Penanggung jawab dan pengawas KTR. Kemudian selanjutnya juga mempersiapkan instrument pengawannya, pembuatan maupun penempatan tanda larangan merokok di KTR, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan pertemuan advokasi pengembangan dan pemamtapan perda Kantor.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Agustus 29, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: