Komisi III Belajar Pengelolaan Banjir dan Pencemaran Lingkungan

Banjarmasin, KP – Komisi III DPRD Kalsel belajar pengelolaan banjir maupun pencemaran lingkungan, serta kemacetan ke DKI Jakarta, yang dianggap mampu mengatasi persoalan lingkungan tersebut.
Bahkan, Jakarta memiliki pengalaman dalam pengelolaan banjir, yang melumpuhkan ibukota, termasuk pencemaran limbah cair, polusi udara, serta kemacetan.
“Jadi Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD),’’ kata anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ibnu Sina pada pers realise yang diterima KP, Kamis (15/08), di Banjarmasin.
Rombongan Komisi III diterima Sekretaris BPLHD, Joni Tagor dan Kepala Bdang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan, Ir Andono, Kamis.
Ibnu Sina mengungkapkan, DKI Jakarta memiliki 70 titik pantau aktif pencemaran kualitas air, 18 titik pantau polusi udara dan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
Kemudian, integrasi program KLHS dan RTRWP DKI dan PANTURA saat ini sudah berjalan, dengan pengawasan pasif melalui pemantauan, analisis dokumen AMDAL dan Masterplan air limbah DKI 2011-2050 dengan target 80 persen dilayani dengan sistem perpipaan/off site, dan 20 persen dilayani dengan sistem pengolahan setempat.
Sedangkan untuk menuju Jakarta Green and Clean, Kampanye Kawasan Dilarang Merokok (KDM), sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 75 tahun 2005, serta Pergub Nomor 88 tahun 2010, hal ini sebenarnya juga telah dimiliki oleh Pemprov Kalsel.
“Kalsel sudah memiliki aturan ini, yakni Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalsel, yang mengamanatkan adanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR),’’ ungkap Ibnu Sina.
Menurut Ibnu Sina, sanksi tegas dimulai dari aparat pemerintah daerah sendiri, seperti jika ketahuan merokok di gedung atau ruang kerja, maka renumerasi gaji akan dipotong bulan depan.
“Berkaca dari ini, seharusnya Pemprov Kalsel harus tegas, karena aturannya sudah ada, termasuk sanksinya,’’ tegas Ketua DPW PKS Kalsel ini.
Sementara di Jakarta, hingga kini tercatat ada 353 gedung yang sudah menerapkan KDM, 246 gedung kategori buruk dan 151 pengelola diberi Surat Peringatan. Gebrakan lain yang dilakukan Pemprov DKI dengan normalisasi Kali Ciliwung, dengan menugaskan 100 dump truck untuk mengangkut sampah dan dibarengi dengan kampanye Stop Buang Sampah Ke Sungai.

Ibnu Sina mangakui, masyarakat Jakarta mendukung program tersebut, dibarengi dengan penyediaan call center 522-8694 dan website yang dikelola pemerintah DKI, dengan kunci sukses pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya payung hukum, pengawasan dan penegakan hukum, dan infrastruktur pengolah limbah lingkungan hidup.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Agustus 15, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: