Pansus Perjuangkan Penetapan Pulau Larilarian

Banjarmasin, KP – Panitia khusus (Pansus) Optimalisasi Sumber Daya Alam di Pulau Larilarian dan sekitarnya berjuang untuk mempercepat penetapan status pulau tersebut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pansus akan mengawal agar penetapan Pulau Larilarian bisa segera direalisasikan Kemendagri,’’ kata anggota Pansus Optimalisasi SDA Pulau Larilarian, Ibnu Sina kepada wartawan, Senin (22/7), di Banjarmasin.

 

Hal ini perlu dilakukan karena penetapan status kepemilikan Pulau Larilarian akan menjadi kunci untuk mendapatkan participant interest (PI) maupun bagi hasil eksplorasi gas di kawasan tersebut.

 

“Kita kejar masalah ini dulu, agar bisa dituntaskan status kepemilikannya,’’ tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 

Apalagi keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 tahun 2012, yang membatalkan Permendagri Nomor 43 tahun 2011, yang memasukan Pulau Lareklarekan (Larilarian) ke wilayah administrasi Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

 

Atas dasar ini, Mendagri akan menetapkan Pulau Larilarian masuk wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru, Kalsel, dan ini masih dalam bentuk draft yang belum ditandatangi Mendagri.

 

“Penetapan ini diharapkan bisa segera keluar, walaupun dijanjikan pada pertengahan Juli 2013, namun hingga kini belum ada realisasinya. Kita fokuskan masalah ini dulu,’’ tegas anggota Komisi III DPRD Kalsel.

 

Ibnu Sina mengungkapkan, jika hal ini terealisasi, maka Kalsel akan mendapatkan bagi hasil yang memadai dari eksplorasi di kawasan tersebut, mengingat terdapat sembilan blok migas di selat Makassar tersebut.

 

“Ada empat blok migas yang masuk wilayah Kalsel, khususnya blok Sebuku dan lainnya,’’ ujar Ibnu Sina.

 

Ibnu Sina mengakui, status Pulau Larilarian hingga kini status quo, sampai ada penetapan dari Kemendagri, dan pengelolaannya kini ditangani pusat.

 

“Namun, Undang-Undang Migas tetap menyatakan PI ataupun bagi hasil diberikan kepada pemilik wilayah, yang menjadi lokasi eksplorasi SDA tersebut,’’ katanya.

 

Lebih lanjut diungkapkan, penetapan status Pulau Larilarian akan menentukan provinsi mana yang mendapatkan PI maupun bagi hasil, termasuk persentasenya.

“Karena yang diberikan 10 persen tersebut baru berupa penawaran dari Kementerian ESDM, dan belum ditentukan provinsi mana yang mendapatkannya,’’ jelas Ibnu Sina.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Juli 29, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: