Pansus Larilarian Kunjungi Kemenkeu

Banjarmasin, KP –  Panitia khusus (Pansus) Optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) Pulau Larilarian bekerja ekstra untuk mendapatkan kejelasan sttaus pulau maupun bagi hasil potensi gas di perairan tersebut.
Setelah pekan lalu mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), Kementerian ESDM, kini giliran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menjadi tujuan Pansus pada 28-31 Juli 2013.
“Kita akan membicarakan masalah bagi hasil dan perimbangan keuangan daerah, berkaitan rencana penambangan minyak dan gas (migas) di kawasan Pulau Larilarian,’’ kata Ketua Pansus Optimalisasi SDA Pulau Larilarian, H Masyah Sabri kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.
Menurut Mansyah, kunjungan ke Kemenkeu ini sangat penting, karena Pansus ingin mengetahui aturan bagi hasil penambangan migas di kawasan Pulau Larilarian, yang dilakukan Pearl Oil, sebuah perusahaan asing dari Thailand itu.
“Ini akan menjadi dasar atau bahan pertimbangan Pansus dalam mengeluarkan rekomendasinya,’’ tambah politisi Partai Golkar ini.
Disamping itu, Pansus ingin memastikan sistem pembagian hasil atas eksplorasi gas di perairan Pulau Larilarian, termasuk participant interest (PI) bagi daerah.
“Kita ingin agar kekayaan daerah ini bisa dinikmati masyarakat di banua, sehingga Pansus ingin memperjuangkan penerimaan dari eksplorasi gas tersebut,’’ ujar Mansyah Sabri.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus, Muhammad Ihsanudin mengungkapkan, kunjungan ke Kemendagri, untuk membicarakan kepastian status pulau tersebut.
“Kita menuntut janji untuk segera mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru sebagai pengganti Permandagri Nomor 43 Tahun 2011,’’ katanya.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan, Permendagri 43/2011 tidak berlaku, yang secara logika Pulau Larilarian tetap masuk wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalsel.
Sedangkan Permendagri 43/2011 menyatakan Pulau Lereklerekan (Pulau Larilarian) yang ada di kawasan Selat Makassar, masuk wilayah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat ((Sulbar).

“Janji dari Kemendagri yang merupakan ‘lampu hijau’ bagi Kalsel atas Pulau Larilarian itu,’’ ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Juli 29, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: