Muhidin Pastikan Tak Terima Parsel

[] THR PNS Tak Dianggarkan

Banjarmasin, KP – Walikota Banjarmasin H Muhidin memastikan tak akan menerima parcel dari pihak manapun, menyusul adanya larangan melalui surat edaran yang dikirimken kepada Pemerintah dari Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) tentang larangan seluruh pejabat tak dibolehkan menerima parcel.
“Sebelum menjadi pejabat public memang saya menerima dan mengirim parcel kemana-mana, tetapi setelah menjabat sebagai walikota, saya memastikan tak akan menerima parcel kembali,’’ucap Walikota Banjarmasin H Muhidin kepada {[wartawan]}  di sela-sela penukaran uang ke layanan mobil Bank Indonesei, di depan Kantor Pemko Banjarmasin, Senin (29/7).
Menurut pucuk pimpinan rumah Banjar ini, memang sekarang sudah ada larangan pejabat menerima parcel. Hal ini jika dilakukan terjadi grtifikasi sehingga dari pada kena masalah ngak perlu terima parcel tetapi yang penting bagaimana menjadi pejabat yang baik sesuai masyarakat Banjar yang telah memberikan amanah.
Dengan larangan ngak boleh terima parcel, ujar Muhidin, tentu saja berlaku semua pejabat Pemko tentunya tak dibolehkan menerima parcel. Sebab jika larangan dilanggar dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah, sehingga diharapkan semua pejabat bisa mematuhinya dan jangan sampai terkena masalah.
“Terus terang secara pribadi saya sudah melarang stap saya tak akan menerima parcel, mengingat jangan sampai gara-gara parcel justru terkena masalah hukum seperti yang tertata dalam surat edaran tersebut,’’ucap Muhidin.
Khusus Tunjangan yang diberikan setiap Hari Raya Idul Fitri di lingkungan Pemko Banjarmasin sekarang ini, menurut Walikota H Muhidin, untuk para PNS tak dibolehkan memberikan tunjangan hari raya karena mencakup ribuan karyawan Pemko yang mencapai 8000 PNS maulai guru maupun honorer.
“Memang saya belum minta mengetahui tetapi yang jelas semua PNS tak ada THR karena memang tak dianggarkan karena selain sudah ada gaji 13 juga semua tunjangan di lingkungan Pemko sudah dinaikan sehingga masalah THR untuk PNS Pemko ditiadakan, karena memang aturannya demikian seperti halnya  di Pemprop tentunya atau daerah lainnya,’’ucap Walkikota lagi.
Bahkan Walikota juga balik bertanya kalau memang aturannya ada pihaknya tak keberatan, tetapi karena sudah ada larangan dari KPK jelas sehingga tak beda tahun lalu yang memang untuk THR ditiadakan,karena jangan sampai maksud baik malah menjadi bumerang bagi pejabat di lingkungan Pemko sedir.
Apalagi di lingkungan Pemko mencakup nilainya yang cukup tinggi, sehingga kalau memang dibolehkan tentu sudah dianggaran. Namun karena untuk tunjangan khusus ini, jumlah pegawainya juga cukup banyak sehingga inilah yang menjadi pemikiran. Karena bagaimanapun juga masalah tunjungan di bulan Ramadhan ini sangat sensitive dan diharapkan semua pihak bisa memahami masalah tersebut.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Juli 29, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: