Dualisme Pencatatan Aset Terminal Km 6

Zulfadli Tunggu Itikad Baik

Banjarmasin, KP – Dualisme pencatatan Terminal Km 6 sebagai aset Pemprov Kalsel maupun Pemko Banjarmasin hingga kini tidak kunjung selesai, padahal sudah menjelang finalisasi laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalsel.

 

“Kalau tidak ada itikad baik dari semua pihak, maka masalah ini tidak kunjung selesai,’’ kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin, H Zulfadli Gazali, kemarin, di Banjarmasin.

 

Padahal masalah ini selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, bahkan diminta agar diselesaikan, namun hingga kini masih belum rampung.

 

“Kalau seperti ini terus, dipastikan sulit bagi Pemprov Kalsel maupun Kota Banjarmasin untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,’’ tambahnya.

 

Untuk itu, DPRD Kalsel diminta untuk menandatangani kesepakatan penyelesaian dualisme pencatatan aset itu, yang merupakan tahap awal untuk menyelesaikan permasalahan terminal.

 

Apalagi, keberatan DPRD Kalsel adanya status Banjarmasin Trade Center (BTC), yang akan diselesaikan.

 

“Penandatanganan dari DPRD Kalsel, sebagai wujud niat baik untuk menyelesaikan masalah terminal yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan,’’ kata Zulfadli.

 

Sedangkan status BTC, akan dirundingkan kembali untuk melakukan penyelesaiannya. Pemko akan memanggil pemilik BTC, mempertemukan dengan semua pihak guna mengambil keputusan tindak lanjut bangunan itu.

 

“Yang penting ada niat baik dulu untuk penyelesaian masalah aset ini,’’ tambahnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Riswandi mengatakan penyelesaian dualisme pencatatan aset Terminal Km 6 menunggu hasil rekomendasi panitia khusus (Pansus) Aset Daerah, yang saat ini sedang bekerja menertibkan aset Pemprov Kalsel yang tercecer.

 

“Apapun yang menjadi rekomendasi Pansus, akan dilaksanakan dewan, termasuk nasib Terminal Km 6,’’ tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 

Riswandi mengharapkan agar semua pihak bisa mengikuti mekanisme yang sedang berjalan di DPRD Kalsel, apalagi masalah ini pernah disampaikan ke ke BPKP, setelah pembentukan Pansus aset.

 

“Kita ikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, mengingat masalah aset selalu menjadi temuan BPK, mengingat sepertiga dari temuan tersebut menyangkut masalah aset yang hingga kini belum jelas,’’ jelas Riswandi.

Untuk itulah, DPRD Kalsel membentuk Pansus Aset Daerah, karena memandang ini penting. “Jadi semua pihak juga harus menghormati mekanisme ini,’’ katanya.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Juli 29, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: