Sekolah Dilarang Pungut Uang Pangkal

Banjarmasin, KP – Wakil Ketua DPRD Kalsel, Faturrahman mengingatkan agar sekolah tidak memungut uang pangkal pada penerimaan murid baru, karena akan membebani orang tua murid sekaligus menghambat program wajib belajar sembilan tahun.
“Kita ingatkan agar sekolah tidak memungut uang pangkal lagi, karena hanya akan menimbulkan beban bagi orangtua,’’ kata Faturrahma kepada wartawan, Rabu (1/5), di Banjarmasin.

 

Hal ini terkait dengan adanya sekolah yang mengenakan pungutan uang pangkal, dengan berbagai alasan dan telah mendapatkan persetujuan dari Komite Sekolah.

 

Menurut Faturrahman, sekolah sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk membiayai operasional sekolah serta menyediakan fasilitas pendukung lainnya, bahkan pada APBD pun dianggarkan 20 persen untuk sektor pendidikan.

 

“Tidak adil, jika kemudian orangtua masih dibebani uang pangkal, ataupun pungutan lainnya. Apalagi jika jumlahnya cukup besar,’’ tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

 

Kondisi ini memungkinkan terjadinya peningkatan anak putus sekolah, karena tidak mampu membayar uang pangkal ataupun pungutan yang dibebankan sekolah.

 

“Akhirnya program wajib belajar 12 tahun tidak tercapai, karena banyaknya anak yang akan putus sekolah, akibat tidak mampu membayar pungutan tersebut,’’ ujar Faturrahman.

 

Bahkan, Faturrahman meminta Dinas Pendidikan untuk menindaktegas kepala sekolah yang diketahui mengenakan pungutan pada penerimaan murid baru, walaupun mendapatkan persetujuan dari komite sekolah.

 

“Karena kelihatannya komite sekolah hanya `tameng’ untuk mengakomidir keinginan sekolah. Kalau perlu pecat kepala sekolah yang mengenakan pungutan tersebut,’’ tegas politisi muda ini.

 

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Habib Ali Khaidir Al Kaff, karena pungutan sekolah akan menambah beban orangtua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang lebih tinggi.

 

“Nanti, kita akan pertanyakan dengan Dinas Pendidikan Kalsel mengenai masalah ini, karena ini sangat memprihatinkan bagi perkembangan pendidikan di daerah ini,’’ kata Habib Ali Khaidir.

 

Hal ini perlu dilakukan agar pada penerimaan murid baru ini tidak dikenakan berbagai pungutan, mengingat dampaknya pada program wajib belajar yang telah dicanangkan.

“Kita menginginkan agar pendidikan gratis bisa terealisasi, sehingga orangtua tidak dibebani lagi dengan biaya pendidikan, terutama pungutan sekolah,’’ jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Mei 10, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: