Mahasiswa Pertanyakan Kualitas Pendidikan

Banjarmasin, KP – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Arsyad
Al Banjary dan IAIN Antasari mempertanyakan kualitas pendidikan di
wilayah Kalsel, yang cenderung menurun, padahal biayanya justru
meningkat.
“Pendidikan tidak mampu memperbaiki kualitas pendidikan, bahkan
cenderung menurun,’’ kata Musliadi kepada wartawan, usai audensi
dengan Komisi IV DPRD Kalsel dan Kepala Dinas Pendidikan Kalsel,
Ngadimun, Kamis (2/5), di Banjarmasin.
Kondisi ini diperparah tenaga pengajar kurang profesional, namun biaya
pendidikan semakin mahal, bahkan terjadi carut marut dalam pelaksanaan
ujian nasional (UN) tahun 2013 ini.
“Ujian kacau, siapa yang bertanggungjawab, sebaiknya UN dihapuskan
saja dan dikembalikan kepada guru,’’ tambahnya, didampingi Ketua BEM
IAIN Antasari, Romi.
Menurut Musliadi, pelaksanaan UN tidak mendidik bagi siswa, karena
mereka terbiasa untuk menghapal dan menjadikan bodoh, serta
dimanfaatkan untuk menjadi prestise sekolah maupun daerah.
“Daripada menimbulkan permasalahan, lebih baik UN dihapuskan saja,’’
ungkap Musliadi.
Rombongan BEM juga menyoroti sarana dan prasarana pendidikan di daerah
terpencil yang jauh tertinggal, kepala sekolah yang tidak kompeten,
terlalu banyak korupsi dan UU pendidikan yang tidak mendukung
perbaikan kualitas pendidikan.
“Jadi apa tujuan pendidikan ini, ternyata tidak mendidik dan justru
menimbulkan kebodohan yang sistematis, padahal biaya pendidikan
semakin mahal,’’ tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, Ngadimun mengatakan, sebenarnya
kekacauan UN dikarenakan masalah teknis, terutama pengadaan materi
ujian yang difokuskan pada beberapa percetakan.
“Mustahil satu percetakan menyelesaikan pengadaan materi ujian untuk
11 provinsi hanya tempo 25 hari,’’ kata Ngadimun.
Untuk itu, masalah ini akan jadi perhatian untuk evaluasi ke depan,
terutama dalam persiapan UN. “Kalau ada yang kurang, sebaiknya
diperbaiki, bukan justru menghapuskan UN,’’ tambahnya.
Hal senada Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Habib Ali Khaidir Al Kaff,
karena UN merupakan indikasi untuk meningkatkan standar pendidikan di
daerah, walaupun masih banyak kekurangannya.
“Kalau ada masalah, sebaiknya diperbaiki, namun jangan UN yang
dihapuskan,’’ kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Mei 10, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: