Kasus Percerain Merambah Para Pendidik

Banjarmasin, KP- Kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jumlahnya terus meningkat. Kali ini bukan saja pegawai swasta tetapi untuk data dari lingkungan Pemko Banjarmasin melalui data Badan Kepegawaian Negeri (BKD) dan Diklat Kota Banjarmasin kalangan guru terbanyak mengalami keretakan rumah tanggan ini hingga berujung kemeja hijau Pengadilan Agama.

“Banyaknya kasus perceraian dikalangan PNS masih terus terjadi dan cenderung meningkat. Begitulah dijamain sekarang ini  sedikit-sediki mau cerai,” ujar Kepala BKD dan Diklat Kota Banjarmasin Drs H Achmad Husaini kepada {[wartawan]}, di Banjarmasin, belum lama ini.

Dikatakan, bahwa tahun 2013 ini, proses perceraian PNS yang masuk keinstansinya sudah cukup banyak. Bahkan  sesuai ketentuan, PNS memang harus melapor ke BKD terkait permasalahan rumah tangganya itu.

“Memang untuk tahun ini belum dapat kita simpulkan jumlahnya berapa kasus perceraian PNS ini, sekitar 5 kasus lah,” paparnya.

Seperti tahun lalu, kata Husaini, tingkat perceraian dikalangan guru yang terbanyak. “Maklum, PNS terbanyak itu kan guru, sehingga jumlah bercerai jumlahnya juga lebih banyak dibangdingkan PNS lainnya,” tuturnya.

Kabid Umum BKD dan Diklat Kota Banjarmasin Hj Endah Restureny SH menjelaskan, bahwa alasan perceraian rumah tangga kalangan PNS itu beragam, dari ketidak cocokan sampai perselingkuhan. “Memang ada kalainya suami yang menolak, ada istri yang menggugat cerai, ya.. seperti itu lah kasus-kasusnya,” ungkap Endah.

Dikatakan tahun 2012 lalu, total PNS bercerai sebanyak 20 kasus, terbanyak 12 kasus PNS dari Dinas Pendidikan, 8 kasus PNS teknis, dan 3 kasus PNS dari Dinas Kesehatan. “Tahun ini belum tahu jumlah pastinya lagi kita, sekitar 5 kasus lah sudah masuk,” paparnya.

Khusus dari aturan kepegawaian, ujar Endah, PP Nomor 45 tahun 1990, setiap PNS yang melakukan perkawinan dan perceraian harus melaporkannya kebadan pegawaian, atau ada mendapat izin walikota. “Sebab tidak hanya sampai di situ saja, ada prosesnya lagi bagi seorang PNS yang bercerai itu,” ucapanya.

Malah, ujarnya, dicatat dalam administrasi, namun dilain itu akan diliat juga dari segi kasus perceraiannya, alias alasannya. “Misalnya hanya ketidak cocokan atau karena kawin lagi tanpa sepengetahuan istri bagi para PNS laki-laki, atau masalahnya karena ada perselingkuhan, masing-masing itu akan ada kebijakan dari atasannya,” jelas Endah.

Endah menegaskan, dalam ketentuan kepegawaian, ada proses perceraian dimaklumi, adapula yang tidak dimaklumi, yang ini bisa disertai sanksi.
Kenapa demikian, karena dalam PP Nomor 53 tahun 2010, ada ketentuan yang mengatur sanksi bagi PNS yang bercerai karena permasalahannya ketidak wajaran, misalnya selingkuh atau berjinah. “Sanksi kelakuan PNS kaya gini, bisa sampai penurunan pangkat, bajkan bisa dipecat,” terangnya.

Ia juga berharap, PNS harus bisa berlaku bijak dalam berkeluarga, sebab sebagai abdi negara, harus mentaati ketentuan, termasuk perceraian

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Mei 10, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: