Aset Jadi Catatan Dewan

Banjarmasin, KP – Permasalahan aset daerah menjadi catatan DPRD Kalsel agar bisa dituntaskan eksekutif, agar Kalsel bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Ini merupakan rekomendasi dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur tahun 2012,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Riswandi kepada wartawan, Jumat (26/4), di Banjarmasin.

 

Menurut Riswandi, dewan memberikan rekomendasi terhadap kinerja SKPD, namun masalah aset ini menjadi prioritas agar diselesaikan, sehingga kinerja pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini WTP.

 

“Karena masalah aset inilah yang terus mengganjal upaya Kalsel mendapatkan predikat WTP, sehingga perlu menjadi perhatian eksekutif,’’ ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

 

Selain itu, juga masalah pertanian secara umum, yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan agar digarap optimal sesuai rencana pembangunan daerah, baik rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), RPJMD maupun rencana kerja tahunan (RKT).

 

“Karena pembangunan Kalsel sebagai daerah agropolitan, sehingga harus dikawal dan di back up, baik dari program maupun anggaran,’’ ungkap Riswandi.

 

Hal ini agar daerah agropolitan ini bisa tercapai, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian dalam arti luas tersebut, dan bukan dari sektor lain.

 

“Jangan hanya program, namun juga dukungan anggaran, agar basis pertanian ini bisa dikembangkan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,’’ ujarnya, pada paripurna yang dihadiri Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin.

 

Hal yang sama juga berlaku pada infrastruktur, yang walaupun sudah bagus, namun terdapat keterlambatan, termasuk program untuk memperbaiki kualitas lingkungan, mengingat kondisinya sudah menurun.

 

“Pelayanan rumah sakit juga perlu ditingkatkan, agar tidak dikeluhkan masyarakat, karena fasilitas sudah memadai, namun pelayanannya belum mendukung,’’ ungkap Riswandi.

 

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor pendidikan, yang perlu diwaspadai agar tidak lepas dari target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

 

Sementara itu, Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin akan menindaklanjuti rekomendasi dewan, terkait masalah aset maupun pertanian, sekaligus bahan perbaikan bagi penyelenggaraan pembangunan.

 

“Memang rekomendasi agak mirip, namun tetap menjadi perhatian pemerintah,’’ kata Rudy Ariffin.

 

Khusus aset, Pemprov telah meminta bantuan asistensi dari BPKP untuk menanganinya, terutama aset Pemprov yang tersebar di wilayah Kalsel, terutama yang dikuasai pihak lain.

“Patut dimaklumi, asetnya cukup banyak dan tersebar, sehingga ada kelalaian yang perlu diperbaiki dalam manajemen aset daerah,’’ ungkapnya.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Mei 10, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: