Kabupaten/Kota Dilibatkan Bahas Raperda Gepeng

Banjarmasin, KP – Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin menyarankan agar kabupaten/kota dilibatkan dalam pembahasan materi Raperda Penanggulangan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan di wilayah Kalsel, agar produk hukum ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin.,
“Karena Raperda ini memerlukan banyak persiapan, terutama dalam proses menanggulangi Gepeng dan anak jalanan, serta penyadaran masyarakat,’’ kata Rudy Ariffin pada paripurna dewan, Jumat (12/4), di Banjarmasin.
Namun, Raperda inisiatif Komisi IV DPRD Kalsel ini patut mendapatkan apresiasi, karena membantu mengatasi salah satu penyakit masyarakat maupun permasalahan sosial di kawasan perkotaan.
“Karena dengan target bebas gepeng dan anak jalanan ini memungkinkan terciptanya ketertiban umum, kenyamanan maupun tertib lalu lintas di wilayah Kalsel,’’ tambahnya, usai paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Nasib Alamsyah.
Disamping itu, produk hukum ini juga memungkinkan untuk penyadaran dan pemulihan penyakit masyarakat, khususnya malas. Karena, pengemis tidak berarti miskin, namun mereka lebih suka menjadi pengemis, mengingat pendapatannya cukup besar dibandingkan bekerja.
“Ini kan penyakit masyarakat, yang lebih suka meminta-minta daripada bekerja, mengingat pendapatannya cukup besar,’’ ujar Rudy Ariffin.
Namun, upaya penanggulangan ini bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan waktu dan tenaga untuk mengetahui latar belakang gelandangan dan pengemis ini, terutama alasannya menjadi pengemis.
“Jika memang kemiskinan, bisa dicarikan solusinya agar mereka memiliki keterampilan dan bekerja. Namun kalau malas, itu lain lagi persoalannya,’’ jelas gubernur.
Rudy Ariffin menambahkan, Raperda ini tidak memuat pengaturan kewenangan bagi provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga mereka perlu dilibatkan dalam pembahasan materi.
“Karena ini juga menyangkut masalah anggaran, yang diperlukan untuk penanggulangan gepeng maupun anak jalanan,’’ kata Rudy Ariffin, menanggapi Raperda inisiatif dewan.
Selain beban anggaran, materi Raperda Gepeng ini juga menyangkut masalah sarana dan prasarana, khususnya panti rehabilitasi, ataupun personil untuk melakukan pembinaan terhadap gepeng dan anak jalanan yang terkena razia.
“Karena ini juga memerlukan persiapan serius yang perlu melibatkan kabupaten/kota dalam penerapan raperda tersebut,’’ tambahnya.
Selain itu, juga kriteria pengentasan kemiskinan maupun anggaran yang mengharapkan bantuan dari pihak ketiga, mengingat hal ini tidak akan cukup hanya dengan bantuan soal, namun lebih pada rehab sosial dengan bimbingan mental dan sosial, untuk merubah prilaku masyarakat tersebut.

“Agar mereka mau berusaha, dan tidak hanya meminta-minta di jalan,’’ kata Rudy Ariffin.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada April 12, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: