BPKP Sampaikan Draft Perjanjian Terminal Km 6

Banjarmasin, KP – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel menyampaikan draft perjanjian hibah Terminal Km 6, agar persoalan aset antara Pemprov Kalsel dan Kota Banjarmasin bisa dituntaskan.

“BPKP sebagai mediator sudah menyampaikan draft perjanjian kepada semua stakeholder, agar masalah Terminal Km 6 bisa dituntaskan,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM Iqbal Yudiannoor kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.

Apalagi, BPKP juga telah mendatangi DPRD Kota Banjarmasin untuk mempelajari draft yang sama, dalam rangka penuntasan hibah Terminal Km 6 yang sudah berlarut-larut dan tidak kunjung selesai.

Iqbal Yudiannoor mengakui, draft perjanjian penyelesaikan Terminal Km 6 ini akan menjamin semua stakeholder melakukan tugasnya masing-masing dalam penuntasan hibah terminal tersebut.

“Draft perjanjian ini akan menjamin semua pihak melaksanakan tugasnya, dalam penyelesaian hibah Terminal Km 6,’’ ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Bahkan, draft perjanjian yang akan disetujui dan disepakati stakeholder ini merupakan `win win solution’ dalam penyelesaian masalah aset Pemprov Kalsel maupun Pemko Banjarmasin.

“Ini merupakan solusi terbaik, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penyelesaian persoalan aset Terminal Km 6,’’ tambah Iqbal Yudiannoor.

Ditambahkan, stakeholder yang dilibatkan dalam draft penjanjian yang diupayakan ini adalah Gubernur dan DPRD Kalsel, Walikota dan DPRD Kota Banjarmasin, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel dan Kota Banjarmasin, dengan mediator BPKP Kalsel.

“Jadi Walikota Banjarmasin bisa `legowo’ melepaskan sertifikat kepemilikan dengan persetujuan DPRD setempat, dan BPN Kota Banjarmasin mempercepat proses pencabutan sertifikatnya,’’ ujarnya, yang masih mempelajari draft perjanjian tersebut.

Kemudian, Gubernur dengan persetujuan DPRD Kalsel menghibahkan aset Terminal Km 6 kepada Pemko Banjarmasin atas usulan walikota setempat, demi kepentingan masyarakat.

“Prinsipnya dewan setuju aset Terminal Km 6 dihibahkan kepada Pemko Banjarmasin, asalkan sesuai peraturan yang ada, dan kini diupayakan BPKP Kalsel,’’ kata Iqbal Yudiannoor.

Jika ini cepat dilaksanakan, maka proses hibah juga akan segera dituntaskan, karena tidak ada alasan untuk menunda proses ini, mengingat Kalsel menargetkan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 2014 mendatang.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada April 10, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: