Penyelesaian Terminal KM 6 Tak Perlu Ungkit Masa Lalu

[] Berjalan Harus Menuju Kedapan

Banjarmasin, KP – Penguluran penyelesaian persoalan status Terminal Km 6 Banjarmasin termasuk bangunan Trade Center (BTC) yang masih tarik ulur dan terjadi dua pencatatan aset terminal Induk yang sudah 10 tahun silam paska meninggalnya almarhum Walikota H Sofyan Arpan hingga kini sangat merugikan masyarakat.

Padahal Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin maupun DPRD Kalsel juga telah menyetujui jika Terminal  Kilometer 6 menjadi hak Pemko Banjarmasin. Namun, disayangkan persetujuan pelepasan tersebut masih sekedar wacana sehingga sampai sekarang belum ada penyelesain.

Sekdako Banjarmasin Drs H Zulfadli Gazali ketika dikonfirmasi [{wartawan]}, Jumat (15/3) terkait dengan dualisme pencatatan aset terminal kilometer 6 menegaskan agar semua pihak tidak mengungkit permasalahan terdahulu.
“Jangan memikirkan yang sudah. Kita harus mencari jalan keluarnya. Jangan berpikir ke belakang lagi. Tidak boleh, kalau mau maju harus berpikir ke depan,” bebernya.
Menurut mantan Sekta Tanah Bumbu ini, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalsel akan kembali berperan sebagai penengah. Antara pemprov dan pemko akan buat nota kesepakatan.
Nota kesepahaman akan ditandatangani Gubernur, Wali kota, DPRD Provinsi Kalsel, DPRD Kota Banjarmasin, dan BPKP. Di dalamnya bakal dirumuskan langkah apa saja untuk penyelesaian permasalahan.
“Kalau sudah sepakat, nanti BPKP akan melaksanakan MoUnya, dan semuanya akan dilakukan dengan tranparansi dan ini untuk perbaikan fasilitas masyarakat kota sehingga kita akan menyelesaikan semua secara bertahap,” bebernya.

Sebelumnya, berdasarkan audit BPKP Perwakilan Kalsel, permasalahan dualisme pencatatan aset terminal harus dalam posisi netral. Pemko melepaskan kembali aset dan pemprov kembali menghibahkan.
Anggota DPRD Kota Banjarmasin Awan Suberkah menilai permasalahan dualisme pencatatan terminal induk kilometer 6 harus disikapi bijak oleh semua pihak. Sebab kejadian tersebut merupakan kejadian masa lalu.
Dimana pengambil kebijakan sudah jauh berbeda. Baik itu dari sisi kebijakannya maupun dari pimpinan pengambil kebijakan.
“Kejadian masa lalu, sudah berbeda dengan kondisi sekarang,” ujarnya kepada {[wartawan]} belum lama ini.
Ia menjelaskan pertimbangan harus melihat ke depan. Bagaimana terminal induk kilometer 6 dikembangkan. Semua pihak harus memiliki komitmen, memperbaiki pelayanan masyarakat secara umum.
Pengembangan Terminal, menurutnya, menyelesaikan permasalahan yang ada. Seperti kumuhnya area terminal dan adanya terminal bayangan. Bila dibenahi, jadi solusi permasalahan tersebut.
Politisi PKS ini berharap ada titik temu antara pemko dan pemprov. Apalagi, pemko sudah menganggarkan terminal, mulai pemagaran hingga pembenahan di 2013 ini.
“Harus ada komitmen bersama bagaimana ke depan mengembangkan terminal,” ujarnya. Namun, DPRD Provinsi Kalsel masih merasa keberatan dengan penghibahan. Seperti yang diungkapkan Puar Junaedi yang meminta penghibahan membedakan antara terminal dan BTC, sehingga harus ada penyelesaian yang tak merugikan masyarakat banyak

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Maret 17, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: