Pemko Belum Bisa Pastikan Pembayaran Ganti Rugi Pemegang HGB

Banjarmasin, KP – Sampai sekarang Pemerintah Kota Banjarmasin, belum bisa memastikan akan melakukan ganti rugi  terhadap bukti kepemilikan berupa Hak Guna Bangunan (HGB) mati dikawasan Jalan Veteran Banjarmasin.

Sebab surat edaran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berkaitan dengan keputusan itu, dan membolehkan pembayaran ganti rugi untuk masyarakat yang terkena pembebasan  belum diterima.

“Kita harus tunggu edaran BPN lebih dahulu, takutnya nanti malah tidak dibolehkan dibayarkan ganti rugi, dan semua akan dipatuhi Pemko jika memang ada aturan yang membolehkan, ” ujar Ketua Tim Pengadaan Lahan, Sekertaris Daerah Kota Banjarmasin, Drs H Zulfadli Gazali, MSi, kepada {[wartawan]}, kemarin.

Menurutnya, langkah menunggu hasil keputusan dan petunjuk BPN dalam bentuk edaran tersebut, perlu  dilakukan. Agar dalam prosesnya nanti, tidak dianggap melanggar ketentuan yang berlaku. “Kita  siap  saja mengganti rugi, asal aturannya memboiehkan,”ucap mantan Sekda Tanah Bumbu ini.

Dikatakannya, selain perlunya menunggu edaran itu, Pemko setempat juga harus bersikap hati-hati dalam melakukan pembebasan. Mengingat, dalam proses pembebasan adakalanya tindakan yang bertujuan baik, namun oleh aturan justru tidak membolehkan, kalau tali asih juga siap, tapi itu juga harus sesuai ketentuan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pembebasan Lahan Sekdako Banjarmasin Drs H Rusdiansyah mengatakan, bahwa Pemko masih terus mengkonsultasikan ke BPN, terkait warga pengguna lahan di jalan Veteran yang hanya memegang surat HGB mati, apakah diganti atau tidak.

Khusus dalam konsultasi, ungkapnya, bahwa surat HGB mati sebagai bukti yang dipegang warga, menurut penjelasan BPN pusat dapat pihaknya simpulkan arahnya “terbuka” untuk mendapat ganti rugi dalam setiap pembebasan yang dilakukan pemerintah.

“Terkecuali lahan itu diterlantarkan, kalau diamati di jalan Veteran inikan kasusnya bukan lahan yang diterlantarkan, karena kebijakan pemerintah saja menjadikan wilayah itu jalur hijau, maka tidak diizinkan lagi memperpanjang HGB-nya, intinya lahan di sana masih dipergunakan warga,” tutur Rusdi.

Tetapi yang demikian ini, diharapkan pengertian  para warga, karena kesimpulan pastinya akan diberikan BPN pusat lewat surat edaran nantinya, keseluruh pemerintah daerah di Indonesia.“Kita tunggu saja, termasuk apabila memang diganti berapa persen besarannya,” ungkap Rusdi.

Sementara ini, yang masih menjadi sengketa pembebasan lahan Veteran, yakni, warga di sana yang hanya dilengkapi surat HGB sudah mati, sebanyak 43 warga. “Yang bertahan terus memprotes Pemko,” demikian mantan Kadishub Kota Banjarmasin ini.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Maret 17, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: