BPKP-Pemko Bahas Dualisme Pencatatan Aset Terminal Induk Kilometer 6

[] Walikota Setuju Lepas Aset, Pemrpop Harus Hibahkan

Banjarmasin, KP – Menyusul adanya temuan dualisema pencatatan aset Terminal Km 6 Banjaramsin, baik di Pemprop dan Pemko Banjarmasin, akhirnya harus disikapi dengan pertemuan tertutup antara Pemko dan BPKP yang melakukan pembahasan aset terminal induk kilometer 6 digelar Pemko Banjarmasin, di ruang Sekdako, Drs H Zulfadli Gazali.

Pertemuan yang dimulai pada pukul 13.00 wita itu dihadiri antara lain Wali Kota Banjarmasin, H Muhidin, Sekdako, Zulfadli Gazali, Kepala BPKP Perwakilan Kalsel, Edy Karim. “Kalau pertemuan selesai pasti saya akan paparkan hasilnya,’’ungkap Walikota H Muhidin saat menuju ruang Sekdo Banjarmasin kepada {[wartawan}}, Senin (25/2) sore hari.

Namun usai pertemuan, Edy mengungkapkan ada langkah penyelesaian dualisme pencatatan aset antara pemko dan pemprop dengan cara menetralkan kepemilikan kondisi terminal induk kilometer 6 Banjarmasin yang selama ini memang menjadi lokasi tarik ulur antara Pemko dan Pemprop Kalsel.

Pemko Banjarmasin melepaskan aset terminal induk kilometer 6, pun dengan Pemprov Kalsel juga melepaskan aset terminal. Sebab menurut Edy, DPRD Kalsel akan menyetujui, asal terminal dalam kondisi netral kembali.

Dengan kondisi netral, kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menengahi untuk kemudian membuat kesepakatan baru. Pemprov menghibahkan, BPN kemudian menyerahkan ke Pemko Banjarmasin.

“Kalau Pemko melepas dan Provinsi melepas, barulah ada kesepakatan baru. Mudahan yang terbaik agar permasalahan selesai,” ujar Edy yang ditemui di lobi Pemko, Senin (25/2) sore.

Ditanya, mengenai gedung Banjarmasin Trade Center (BTC) yang dipermasalahkan DPRD Provinsi Kalsel yang disinyalir Pemko melakukan jual beli aset, Edy enggan berkomentar. Ia mengatakan semua dilakukan bertahap. Tahap awal untuk kejelasan status tanah.

“Yah nanti dulu kalau itu, kejelasan tanahnya dulu, yang penting setelah selesai barulah bisa dilakukan kelanjutan proses pembangunan, karena masalah ini kalau berlaurut-larut kurang baik,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, H Muhidin yang keluar pertama kali dari ruang Sekdako, mengatakan Pemko siap melepaskan aset, asalkan  Pemprop berjanji untuk menghibahkan terminal induk kilometer 6.

Pemko, ujarnya, siap untuk menyelesaikan permasalahan dualisme pencatatan aset yang telah diaudit BPKP. Kini, pemko hanya menunggu jawaban dari Pemprov Kalsel.

Berdasarkan aturan, terangnya, terminal memang sepenuhnya milik pemko. Sudah bersertifikat. Hanya memang ada kendala dari DPRD Provinsi Kalsel yang tak menyetujui karena belum melampirkan syarat persetujuan DPRD Provinsi Kalsel.

Muhidin berharap permasalahan bisa segera diselesaikan untuk pembangunan Kota Banjarmasin. “Kita siap melepaskan aset, asal pemrov mau menghibahkan,” ujarnya.

Disinggung mengenai BTC, ia mengatakan BTC tak menjadi masalah. Karena pemko membangun sebagai fasilitas terminal. Digunakan untuk kepentingan umum.”Tidak ada masalah,” ujarnya.

Dualisme pencatatan aset memang menjadi permasalahan pemko dan pemprov. Permasalahan terkuak ketika pemko akan mengembangkan terminal induk kilometer 6. Pemko ragu, untuk pengembangan terminal bila belum ada kejelasan aset.

Kendalanya, DPRD Provinsi Kalsel menyatakan penyerahan oleh gubernur terdahulu tidak sah karena tidak ada persetujuan DPRD Kalsel. Ditambah permasalahan BTC yang dianggap sebagai jual beli aset.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Maret 5, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: