Uji Publik Cermati Pengawasan Reklamasi Tambang

Banjarmasin, KP – Monitoring atau pengawasan terhadap reklamasi pasca tambang menjadi perhatian serius, bahkan dipertanyakan, agar Raperda Reklamasi Pasca Tambang yang diuji publik ini tidak hanya sekedar `macam kertas’ dan tidak dapat diterapkan.

Padahal kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Kalsel cukup parah, sebagai dampak kegiatan pertambangan dan aktivitas lainnya, serta meninggalkan lubang galian berukuran besar.

“Kerusakannya sudah cukup parah, sehingga perlu diatasi, terutama pengawasan terhadap perusahaan agar melakukan reklamasi pasca kegiatan tambang,’’ kata Presdir Wahli Kalsel, Dwito Presetyo kepada wartawan, usai uji publik Raperda Reklamasi Pasca Tambang, Rabu (20/2), di Banjarmasin.

Uji publik Raperda ini merupakan kerjasama Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUS-HAM) dengan Komisi III DPRD Kalsel dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalsel, yang dihadiri beberapa kalangan, termasuk Wahli dan unsur perusahaan tambang.

Namun, pengawasan ini patut dipertanyakan, apakah dilakukan instansi terkait atau tim lain untuk mengawasi kegiatan pertambangan di wilayah Kalsel. “Apa perusahaan sudah memenuhi kewajibannya atau belum, dan apa tidakannya, agar keberadaan Perda ini mampu mencegah kerusakan lingkungan,’’ tambahnya.

Hal senada diungkapkan dosen Fakultas Hukum Unlam, Mohammad Effendi, mengingat draft Raperda ini perlu memasukan unsur tim pengawas, agar dapat berperan maksimal dalam memonitor pertambangan di wilayah Kalsel.

“Karena tanpa tim monitoring, maka keberadaan Perda ini sulit diterapkan di lapangan,’’ tambah Effendi, yang merupakan staf ahli Komisi III DPRD Kalsel.

Effendi menambahkan, keberadaan tim pegawas juga perlu dicermati, baik tugasnya maupun proses rekrutmennya, termasuk pembiayaan operasional tim tersebut. “Nanti tim ini dibiayai siapa, apakah dari APBD dan diperbolehkan,’’ ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Puar Junaidi mengatakan, cukup mendapatkan masukan pada uji publik ini untuk penyempurnaan draft Raperda tersebut, terutama masalah pengawasannya.

“Namun kalau dibentuk tim independen, tetapi dibiayai dari APBD, ini perlu dikaji kembali, walaupun diperlukan agar Perda bisa efektif diterapkan,’’ ujar Puar Junaidi.

Selain itu, tim pengawas ini perlu melibatkan beberapa pihak terkait, baik akademisi, pertambangan maupun aparat penegak hukum, agar mampu melakukan pengawasan terhadap reklamasi pasca tambang ini.

“Apalagi keberadaa Perda ini merupakan pintu masuk untuk mengawasi pertambangan, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun PKP2B, yang selama ini terbentur kewenangan,’’ tambah politisi Partai Golkar ini.

Karena, Pemprov Kalsel tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan pertambangan, termasuk soal reklamasi lahan, mengingat perizinan tersebut dikeluarkan oleh bupati ataupun pemerintah pusat, walaupun berwenang pada Amdal.

“Jika kawasannya kecil, maka perusahaan tidak memerlukan Amdal, cukup  UPL/UKL, yang seringkali disalahgunakan,’’ kata Puar Junaidi.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Februari 27, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: