Gubernur Tak Keberatan Lepas Terminal Km 6 Banjarmasin

Banjarmasin, KP – Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin mengaku tak keberatan untuk menghibahkan Terminal Km 6 Banjaramsin jika memang untuk kepentingan masyarakat banyak, selama prosedur untuk aturan penghimbahan dibenarkan dan prosesnya juga dilalui dengan benar.

“Kita siap mendukung apa yang direnakan Pemerintah kota, selama aturan tak bertentangan ngak ada masalah,’’ungkap Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin kepada {[wartawan]}, di Banjarmasin, di sela-sela mendampingi kunjungan Menteri Kesehatan RI, di Banjarmasin, Rabu (27/2).

Jadi, kata petinggi PPP ini, jika memang Pemko Banjaramsin ingin segera memiliki Terminal untuk dilakukan penataan yang harus dilakukan bagaimana kalau tertib adminstrasi dilepas melalui prosedur yakni dengan persetujuan DPRD Kalsel.

“Pemerintah itu kan bukan hanya Gubernur jadi untuk pelepasan aset apalagi, sehingga perlu mendapatkan dukungan dari DPRD supaya prosesnya benar,’’ungkap Gubernur dua periode ini.

Gubernur juga mengelak kalau Pemprop dan Pemko memperebutkan aset Terminal Km 6 Banjarmasin.“Sejak awal saya udah setuju kalau dilakukan penataan untuk kepentingan masyarakat, karena jangan sampai aset Pemprop Kalsel yang diserahkan Pemko hilang,’’ungkap Gubernur sehingga perlu dijaga dan dipelihara dengan baik.

Sebelumnya adanya temuan dualisema pencatatan aset Terminal Km 6 Banjaramsin, baik di Pemprop dan Pemko Banjarmasin, akhirnya harus disikapi dengan pertemuan tertutup antara Pemko dan BPKP yang melakukan pembahasan aset terminal induk kilometer 6 digelar Pemko Banjarmasin, di ruang Sekdako, Drs H Zulfadli Gazali.

Pertemuan yang digagasan BPKP bersama Wali Kota Banjarmasin, H Muhidin, Sekdako, Zulfadli Gazali, Kepala BPKP Perwakilan Kalsel, Edy Karim sepakat aset Terminal di posisikan Nol sehingga lahan etrsebut keduanya tak akan yang memiliki.

Namun usai pertemuan, Edy mengungkapkan ada langkah penyelesaian dualisme pencatatan aset antara pemko dan pemprop dengan cara menetralkan kepemilikan kondisi terminal induk kilometer 6 Banjarmasin yang selama ini memang menjadi lokasi tarik ulur antara Pemko dan Pemprop Kalsel.

Pemko Banjarmasin melepaskan aset terminal induk kilometer 6, pun dengan Pemprov Kalsel juga melepaskan aset terminal. Sebab menurut Edy, DPRD Kalsel akan menyetujui, asal terminal dalam kondisi netral kembali.

Dengan kondisi netral, kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menengahi untuk kemudian membuat kesepakatan baru. Pemprov menghibahkan, BPN kemudian menyerahkan ke Pemko Banjarmasin.

Walikota Banjaramsin H Muhidin mengatakan pihaknya tak ingin melepas selama belum ada ketetapan hibah, karena pihaknya khawatir akan hilang sehingga kedepan akan muncul permasalahan. Namun pihaknya sangat menghormati upaya BPKP yang melakukan mediasi dalam rangka melurusan aset di bidang tertib admintrasi.

 

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Februari 27, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: