Perda Terumbu Karang Jadi Pilot Project

Banjarmasin, KP – Peraturan daerah (Perda) Nomor 19 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan
Pelestarian Terumbu Karang dijadikan pilot project untuk diterapkan, agar tidak
menjadi `macan kertas’.
Untuk itu, DPRD
Kalsel sengaja mengundang bupati yang memiliki daerah pesisir, terutama terumbu
karang untuk berkomitmen menjaga kelestariannya, sekaligus bersinergi
menerapkan dan mensosialisasikan perda milik provinsi ini.
“Kita menginginkan
bupati Kotabaru dan Tanah Bumbu untuk berkomitmen menerapkan Perda Terumbu
Karang ini,’’ kata Ketua DPRD Kalsel, Nasib Alamsyah pada pertemuan dengan
Bupati Kotabaru, Irhami Ridjani dan Ketua DPRD Tanah Bumbu, Burhanuddin, Jumat
(15/2), di Banjarmasin.
Hal ini untuk
mencegah kerusakan yang semakin parah pada terumbu karang di wilayah Kalsel,
apalagi keindahannya cukup spesifik dan terindah di dunia.
Namun, harapan
ini belum terwujud, karena Bupati Kotabaru Irhami, bersikeras untuk mempelajari
Perda Nomor 19 tahun 2012, sebelum mendukung pelaksanaannya ataupun mendukung
perda provinsi ini.
Menyikapi ini,
inisiator Perda Terumbu Karang, Rakhmat Nopliardy mengatakan, perda inisiatif
dewan ini sengaja dibuat untuk menghindari kerusakan terumbu karang semakin
parah, seperti yang terjadi di kawasan Kabupaten Tanah Laut.
“Kalau banyak
yang dipermasalahan, seperti zonase, dan lainnya, tentu saja dewan tidak akan
sanggup menyelesaikannya,’’ tambah mantan Ketua Pansus Terumbu Karang.
Menurut Rakhmat,
komitmen dari kepala daerah ini berupa dukungan moral untuk menjaga kelestarian
terumbu karang dari kerusakan yang terjadi, akibat aktivitas di sekitar lokasi
tersebut.
“Kepala daerah
berkewajiban menjaga kelestarian terumbu karang di wilayahnya, tanpa harus
dijelaskan dimana lokasinya,’’ tegas Rakhmat, sehingga perlu dibangun komitmen
bersama.
Hal senada
diungkapkan anggota DPRD Kalsel, Burhanuddin, dimana komitmen ini diperlukan
agar perda yang sudah payah dibuat ini bisa berfungsi, karena banyak perda
hanya menjadi `macan kertas’.
“Salah satunya,
karena tidak ada komitmen dan dukungan dari kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi
pengawasan di daerahnya,’’ kata politisi Partai Bintang Reformasi (PBR).
Hal ini terlihat
dari Perda Nomor 3 tahun 2012, namun pelanggaran angkutan batubara di jalan negara
masih terus terjadi, yang berdampak kerusakan jalan dan mengganggu kenyamanan
lalu lintas.
“Walaupun
penerapan Perda Terumbu Karang ini agak sensitif, karena menyangkut keberadaan
pelabuhan khusus (Pelsus) di kawasan pesisir tersebut,’’ ujar Burhanuddin.
Bahkan, jika
diperlukan, perizinan Pelsus bisa dicabut, apalagi terbukti menyebabkan
kerusakan terumbu karang. “Karena ini demi kepentingan generasi ke depan,’’
tambah anggota Komisi II DPRD Kalsel dari Dapil VI.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Februari 17, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: