Pemilik Lahan Mengadu ke Dewan

[]Soal Sengketa Lahan PT TIA

Banjarmasin,
KP – Pemilik lahan yang dicaplok PT Tunas Inti Abadi (TIA) di DesaBayansari,
Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu mengadu ke DPRD Kalsel, Jumat (15/2),
di Banjarmasin.
Pasalnya, penyelesaian sengketa lahan ini tidak kunjung
selesai, walaupun ahli waris maupun masyarakat yang memiliki lahan tersebut
sempat melakukan blokade terhadap aktivitas PT TIA yang melakukan penambangan
di lahan milik warga tersebut.
“Kita sudah berkali-kali melakukan negosiasi, namun
tidak mendapatkan hasil ataupun kesepakatan ganti rugi,’’ ujar pemilik lahan,
Hj Dewi Nancie kepada wartawan di ruang kerja Ketua DPRD Kalsel.
Apalagi pimpinan perusahaan tidak pernah mau bertemu
membicarakan masalah ini, hanya mengutus kuasa hukum, kecuali pada Januari lalu
di Jakarta, dan menjanjikan pertemuan lagi pada awal Pebruari 2013 ini, namun
tidak kunjung terealisasi.
“Kita setuju membuka blokade agar PT TIA bisa melakukan
aktivitasnya, namun pertemuan yang dijanjikan tidak terealisasi hingga kini.
Hanya pada 8 Pebruari lalu, kuasa hukum yang menemui pemilik lahan,’’
tambahnya.
Dewi menambahkan, pihaknya sebagai ahli waris telah
memiliki dokumen kepemilikan yang sah sebagai pemilik lahan sejak tahun 1980
lalu, terutama yang berlokasi di Desa Bayansari, Kecamatan Angsana.
“Memang ada pemekaran wilayah, karena dulunya adalah
Kecamatan Satui, namun ini tidak menghilangkan hak lahan,’’ tegasnya.
Menurut Dewi, banyak kejanggalan yang terjadi pada
perizinan PT TIA, karena dari tiga izin usaha pertambangan (IUP) yang
dikeluarkan Bupati Tanah Bumbu, H Zairullah Azhar mencantumkan lokasi di Desa
Kusan Hulu dan Desa Bayansari, Sedangkan satu IUP yang dikeluarkan Bupati
Mardani pada 2010 di Desa Sebamban Baru dan Desa Sungai Loban.
“Namun titik koordinat yang dicantumkan tetap sama,
yaitu lokasi yang ditambang perusahaan batubara tersebut dilahan milik warga,
yang jaraknya sekitar 16 Km,’’ jelas Dewi.
Kejanggalan lain pada dokumen Amdal, yang mencantumkan peta
lokasi tambang di Desa Kusan Hilir, Kecamatan Angsana, Satui. Sedangkan pada
IUP yang baru berlokasi di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sebamban Baru.
Kemudian sosialiasi justru dilakukan di Desa Mangkalapi,
Sungai Loban, Sebamban Lama dan Trimertani, sementara masyarakat di sekitar
tambang, yakni Desa Bayansari ataupun Sebamban Baru tidak pernah mendapatkan
sosialisasi.
“Padahal merekalah yang dekat lokasi tambang,’’ ujarnya.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Burhanuddin mengatakan, siap
membantu memfasilitasi masalah yang menyangkut sengketa lahan dengan PT TIA,
mengingat beberapa kali pertemuan dengan PT TIA, justru pemilik lahan tidak
ada.
“Justru orang lain yang dinyatakan
sebagai pemilik lahan,’’ ujar Burhanuddin, yang kebetulan berada di DPRD
Kalsel, usai
sosialisasi Perda Nomor 19 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan
Terumbu Karang.
Namun,
masalah ini perlu dituntaskan dengan mendudukan semua pihak terkait, yang
difasilitasi DPRD Kalsel. “Kita siap membantu menyelesaikan masalah ini,’’
tambahnya.
Hal senada ditegaskan Ketua DPRD Kalsel, NasibAlamsyah
yang akan memfasilitasi masalah sengketa lahan ini dengan mengundang pihak
terkait, seperti PT TIA, pemilik lahan dan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming.
“Kita akan fasilitasi, karena ini masalah kabupaten, dan
membiarkan mereka duduk bersama untuk mencari solusinya,’’ tegas politisi
Partai Golkar.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Februari 17, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: