Pajak Alat Berat Tidak Optimal

Banjarmasin, KP – Penerimaan pajak alat berat diprediksi tidak optimal, karena pemilik alat
berat tidak transparan dalam melaporkan jumlahnya, dan Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) Kalsel tidak melakukan pengecekan.
“Jadi penerimaan pajak alat berat tidak optimal, karena
penetapannya hanya sesuai yang dilaporkan perusahaan,’’ kata anggota Komisi II
DPRD Kalsel, Gusti Perdana Kusuma kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.
Apalagi Dispenda Kalsel, tidak proaktif melakukan
pengecekan di lapangan, terkait data alat berat yang diterima dari perusahaan
tersebut, untuk memastikan jumlah alat berat tersebut.
“Ini dikuatirkan masuk wilayah `abu-abu’, akibat
ketidakjelasan dalam potensi alat berat yang menjadi obyek pajak tersebut,’’
tambah politisi Partai Golkar ini.
Misalnya, potensi riil atau jumlah alat berat sebanyak
100 unit, namun yang dilaporkan cuma 50-70 unit, sehingga pembayaran pajak
tidak sebesar atau sesuai potensi sebenarnya.
Gusti Perdana menambahkan, kondisi ini membuka peluang
`bermain’, baik oleh petugas Dispenda ataupun pengusaha tambang, yang tidak
melaporkan data alat berat yang digunakannya.
“Indikasi ini terlihat dari jumlah produksi yang
dihasilkan dengan alat berat yang digunakan menambang dalam satu tahun,’’
ungkap Gusti Perdana.
Alasannya, pajak alat berat yang PT Arutmin hanya sekitar
Rp2 miliar, padahal produksi batubara yang dihasilkan mencapai 25 juta ton per
tahun. Sementara PT Adaro dengan produksi 45 juta ton sebesar Rp22 miliar.
“Logikanya, berdasarkan perbandingan produksi batubara
kedua perusahaan tersebut, PT Arutmin harus membayar hampir separo dari PT
Adaro,’’ jelas mantan Ketua KNPI Kalsel.
Apalagi PT Arutmin memiliki beberapa tambang yang
tersebar, dan idealnya penggunaan alat berat jauh lebih banyak dibandingkan
yang terkonsentrasi, walaupun mungkin kapasitas alat lebih kecil.
“Bisa jadi, beberapa subkontraktor yang digunakan PT
Arutmin tidak melaporkan jumlah alat beratnya, sehingga tidak dipungut pajak
alat berat,’’ tegas Gusti Perdana.
Disamping itu, perusahaan tambang harus memenuhi
kewajibannya membayar tunggakan pajak alat berat, karena Mahkamah Konstitusi
(MK) memutuskan pajak tersebut harus dibayar, termasuk tunggakannya.
“Karena dua tahun terakhir, pajak alat berat anjlok,
menyusul perusahaan enggan membayar pajak tersebut dengan alasan menunggu
keluarnya putusan MK,’’ katanya.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Februari 17, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: