Pelayanan Publik Masih Dikeluhkan

Banjarmasin, KP – Pelayanan publik hingga kini masih dikeluhkan dan harus ditingkatkan, terutama
bagi instansi pemerintah yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Misalnya, pelayanan di rumah sakit, yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat,
khususnya di rumah sakit pemerintah, ditemui oknum yang bermain untuk
mendapatkan keuntungan pribadi.
Hal ini
seringkali terjadi, terutama saat keluarga pasien mencari kamar, tak jarang
petugas memberikan informasi tidak ada kamar kosong, namun saat diberikan `uang
pelicin’, maka kamar yang diinginkan tersebut berhasil diperoleh.
“Jika Raperda
Pelayanan Publik sudah disahkan, maka kondisi semacam ini diharapkan tidak
terjadi lagi,’’ kata anggota DPRD Kalsel, Rakhmat Nopliardy kepada wartawan,
Minggu (20/1), di Banjarmasin.
Tak terkecuali
pelayanan di RSUD Ulin, yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat, terutama kepada pasien, tidak terabaikan lagi.
“Jangan sampai
pelayanan terhadap pasien terabaikan, terutama pasien pemegang kartu Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov)
ataupun Jamkesda,’’ tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Rakhmat Nopliardy
menambahkan, pelayanan di rumah sakit pemerintah seringkali dikeluhkan, dan
diharapkan Raperda Pelayanan Publik ini bisa mengatasi masalah tersebut,
terutama pelayanan kesehatan di RSUD Ulin maupun RS Anshari Saleh.
“Kita tidak
ingin lagi mendengar ada keluarga pasien yang mengeluhkan pelayanan kesehatan
ini, apalagi Perda tersebut ditujukan untuk memperbaiki pelayanan publik,’’
tegas Rakhmat Nopliardy.
Kendati demikian,
banyaknya keluhan masyarakat terkait jeleknya pelayanan publik di rumah sakit
juga tidak bisa disalahkan pada karyawan rumah sakit, karena kadang masyarakat
yang tidak mengetahui aturan, atau sebaliknya dengan karyawan, sehingga
berbenturan dengan keluarga pasien.
“Seharusnya,
prosedur pelayanan harus dijelaskan kepada keluarga pasien, namun tetap
memprioritaskan pelayanan terhadap pasien. Jadi berikan pelayanan dulu, administrasi
diurus belakangan,’’ ujar anggota Komisi III DPRD Kalsel ini.
Lebih lanjut
diakui, pembenahan juga tidak hanya di rumah sakit, namun juga Dispenda Kalsel,
terutama saat pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang mudah dan cepat,
sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama.
“Tidak hanya
itu, parkir pun masyarakat harus mendapatkan pelayanan terbaik, bukan hanya
sekedar memungut jasa parkir, namun tidak memberikan pelayanan apa pun,’’
tegasnya.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Januari 24, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: