Kurikulum RSBI Tetap Diberlakukan

Banjarmasin, KP – Kurikulum Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) diharapkan tetap
diterapkan, walaupun statusnya berubah menjadi sekolah umum, agar kualitas
pendidikan tidak mengalami penurunan.
“Kita harapkan agar kurikulum RSBI ini bisa diterapkan di sekolah, walaupun tidak
lagi berstatus RSBI ataupun SBI, yang dihapus sesuai keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK),’’ kata Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, Ngadimun kepada
wartawan, Selasa (22/1), di Banjarmasin.
Hal ini dikarenakan grafik rata-rata ujian nasional maupun tingkat kelulusan di RSBI
terus mengalami peningkatan, sehingga tidak ada salahnya kurikulum tersebut
tetap diterapkan, walaupun statusnya berubah menjadi sekolah umum.
“Tidak ada salahnya menerapkan kurikulum yang mengacu pada standar nasional
pendidikan, karena peningkatan rata-rata ujian nasional maupun presentase
kelulusannya tinggi, bahkan di atas 92,6 persen,’’ tambahnya.
Ngadimun
mengungkapkan, penghapusan RSBI tidak dipermasalahkan, apalagi baru akan
diberlakukan hingga akhir tahun ajaran 2013, walaupun label RSBI tidak lagi
dipergunakan.
“Misalnya,
SMPN 1 Banjarmasin tidak lagi memuat label RSBI, hanya SMPN 1 saja,’’ ungkap
Ngadimun, yang baru menghadiri pertemuan dengan Kementerian Pendidikan, terkait
keputusan MK yang menghapuskan RSBI dan SBI.
Hal
yang sama berlaku pada atribut yang digunakan pelajar, tidak lagi bertuliskan
RSBI, mengingat alasan MK menghapuskan RSBI ini agar tidak ada kasta-kasta atau
perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.
“Penghapusan
RSBI, maka semua sekolah sama statusnya, dan tidak ada lagi yang menyandang
status tinggi, seperti RSBI,’’ tambahnya, yang akan segera mensosialisasikan
petunjuk dari Kemendiknas, terkait putusan MK yang menghapuskan RSBI dan SBI.
Padahal,
menurut Ngadimun, dengan adanya RSBI tersebut dapat memacu sekolah lain untuk
meningkatkan status agar lebih baik, terutama materi pelajaran yang akan
disesuaikan dengan kurikulum baru.
“Kita
harapkan materi pelajaran di RSBI bisa diterapkan di sekolah umum, walaupun
status RSBI dihapuskan, namun tetap bisa memperbaiki kualitas pendidikan di
Kalsel,’’ ujar Ngadimun.
Bahkan,
rencananya Komisi IV DPRD Kalsel akan melakukan rapat kerja dengan Disdik
Kalsel, terkait penghapusan RSBI sesuai keputusan MK pada Jumat (25/1) ini,
termasuk rencana sosialisasi kepada kabupaten/kota.
“Karena
di Kalsel terdapat sebanyak 26 RSBI yang terbesar di kabupaten/kota,’’
tambahnya.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Januari 24, 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: