Penambang Wajib Reklamasi Lahan

Banjarmasin, KP – Perusahaan pertambangan di wilayah Kalsel wajib melakukan kegiatan reklamasi lahan tambang, dan tidak hanya terbatas pada kegiatan pertambangan batubara.
“Hasil konsultasi ke Kementerian ESDM, sebaiknya Raperda Reklamasi Lahan Tambang ini diperuntukan bagi pertambangan umum, bukan hanya batubara,’’ kata anggota Pansus Raperda Reklamasi Lahan Tambang, Ibnu Sina kepada wartawan, Selasa (30/10), di Banjarmasin.
Bahkan reklamasi lahan tidak perlu menunggu sampai kegiatan tambang berakhir, namun memiliki dokumen pasca tambang ataupun rencana reklamasi tambang untuk lima tahun, yang dievaluasi setiap tahunnya.
“Jadi dari sekian hektare kawasan yang terganggu oleh kegiatan tambang, sudah dipikirkan reklamasinya sejak awal perencanaan tambang, yang dikerjakan secara bertahap,’’ jelas anggota Komisi III DPRD Kalsel ini.
Bukan menunggu sampai kegiatan tambang berakhir, yang memungkinkan perusahaan tambang kemudian mengabaikan soal reklamasi lahan, seperti yang terjadi sekarang, dengan banyaknya lubang tambang yang dibiarkan saja dan menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Jadi sejak awal, akan ditegaskan kepada perusahaan tambang untuk mencantumkan dokumen pasca tambang maupun rencana reklamasinya, termasuk menyetorkan jaminan reklamasi ke bank milik pemerintah, dalam bentuk deposito,’’ ujar Ibnu Sina.
Menurut Ibnu Sina, konsultasi ke Kementerian ESDM, yang dihadiri Biro Hukum kementerian tersebut juga memberikan banyaknya masukan, terkait kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi tambang.
“Karena ini merupakan raperda pertama di Indonesia, maka pembahasannya perlu dilakukan dengan cermat, terkait reklamasi yang wajib dilakukan perusahaan,’’ tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hal ini terkait pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan reklamasi lahan, mengingat hal tersebut merupakan kewenangan yang memberikan izin, sehingga sulit untuk menyentuh pemegang izin PKP2B yang dikeluarkan pusat.
“Karena, PP 38 hanya memberikan kewenangan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan tambang yang dilakukan PKP2B,’’ ujar Ibnu Sina.
Namun, juga tidak ada larangan bagi gubernur untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tambang yang melanggar ketentuan itu, mengingat gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah.
“Namun memang diperlukan pendelegasian, yang akan dicarikan solusinya pada Raperda ini, agar tidak hanya mengawasi IUP maupun PKP2B yang dikeluarkan gubernur, namun juga yang izinya dari pusat,’’ tambah Ketua DPW PKS Kalsel ini.
Selain itu, acuan atau dasar penyusunan Raperda ini hanya pada PP Nomor 78 tahun 2008, sebagai satu-satunya panduan dari UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

“Kita memang mendapatkan apresiasi atas inisiatif Raperda ini, sehingga sejak awal perlu dikonsultasikan agar jangan sampai dianulir, hanya karena menyalahi aturan diatasnya,’’ kata Ibnu Sina.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Oktober 30, 2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: