Pelayanan Publik Dinilai Belum Memuaskan

Banjarmasin, KP – Pelayanan publik di Pemko Banjarmasin dinilai belum memuaskan, karena lambatnya pelayanan tersebut diberikan kepada masyarakat, seperti bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, maupun perizinan lainnya.
Padahal, hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik terbaik, dalam kerangka menciptakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
“Tanggungjawab ini belum dilaksanakan optimal, karena pelayanan yang diberikan masih tergolong lamban dan kurang memuaskan,’’ kata anggota Komisi I DPRD Banjarmasin, Edy Yusuf kepada KP, Jumat (26/10), di Banjarmasin.
Edy Yusuf menambahkan, belum memuaskannnya pelayanan yang diberikan itu, seringkali akibat lambannya pelayanan tersebut, seperti, proses permohonan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) maupun perizinan lainnya, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), hingga kurang memuaskannya dalam pelayanan kesehatan.
Padahal sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP), sebagaimana diatur dalam Perda pengurusan segala perizinan serta pelayanan KTP itu paling lambat sudah selesai selama 14 hari kerja. “Namun, sangat jarang jika pelayanan publik tersebut bisa selesai tepat waktu, atau hanya 14 hari,’’ ujarnya.
Edy Yusuf mengemukakan, pada dasarnya pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan  manusia, karena pelayanan sangatlah dibutuhkan dalam segala demensi kehidupan.
Menyikapi ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang kemudian oleh Pemko Banjarmasin kemudian diimplementasikan dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur terkait pelayanan publik.
Diantaranya, Perda tentang Pelayanan Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, serta berbagai hal yang menyangkut soal perizinan, yang diberikan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pemananam Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin.
Khusus Raperda tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, lanjut Edy Yusuf, melalui sidang paripurna DPRD Banjarmasin  disahkan menjadi Perda belum lama ini.
Lebih jauh dikemukakan, adanya sejumlah perangkat hukum tersebut, tentu setiap aparatur Pemko Banjarmasin, terlebih yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Sisi lain, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dari Pemko, karena mereka telah memberikan dananya membayar pajak dan retribusi maupun berbagai pungutan lainnya.

“Bahkan bukan hanya sekedar berhak, masyarakat juga mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap standar opersional pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda,’’ tandas anggota dewan yang membidangi masalah pemerintahan, hukum dan perizinan ini.

Banjarmasin, KP – Pelayanan publik di Pemko Banjarmasin dinilai belum memuaskan, karena lambatnya pelayanan tersebut diberikan kepada masyarakat, seperti bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, maupun perizinan lainnya.
Padahal, hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik terbaik, dalam kerangka menciptakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
“Tanggungjawab ini belum dilaksanakan optimal, karena pelayanan yang diberikan masih tergolong lamban dan kurang memuaskan,’’ kata anggota Komisi I DPRD Banjarmasin, Edy Yusuf kepada KP, Jumat (26/10), di Banjarmasin.
Edy Yusuf menambahkan, belum memuaskannnya pelayanan yang diberikan itu, seringkali akibat lambannya pelayanan tersebut, seperti, proses permohonan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) maupun perizinan lainnya, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), hingga kurang memuaskannya dalam pelayanan kesehatan.
Padahal sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP), sebagaimana diatur dalam Perda pengurusan segala perizinan serta pelayanan KTP itu paling lambat sudah selesai selama 14 hari kerja. “Namun, sangat jarang jika pelayanan publik tersebut bisa selesai tepat waktu, atau hanya 14 hari,’’ ujarnya.
Edy Yusuf mengemukakan, pada dasarnya pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan  manusia, karena pelayanan sangatlah dibutuhkan dalam segala demensi kehidupan.
Menyikapi ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang kemudian oleh Pemko Banjarmasin kemudian diimplementasikan dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur terkait pelayanan publik.
Diantaranya, Perda tentang Pelayanan Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, serta berbagai hal yang menyangkut soal perizinan, yang diberikan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pemananam Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin.
Khusus Raperda tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, lanjut Edy Yusuf, melalui sidang paripurna DPRD Banjarmasin  disahkan menjadi Perda belum lama ini.
Lebih jauh dikemukakan, adanya sejumlah perangkat hukum tersebut, tentu setiap aparatur Pemko Banjarmasin, terlebih yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Sisi lain, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dari Pemko, karena mereka telah memberikan dananya membayar pajak dan retribusi maupun berbagai pungutan lainnya.

“Bahkan bukan hanya sekedar berhak, masyarakat juga mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap standar opersional pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda,’’ tandas anggota dewan yang membidangi masalah pemerintahan, hukum dan perizinan ini.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Oktober 29, 2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: