IPM Kalsel Tetap 26

Banjarmasin, KP – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mempertanyakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel, yang hingga kini tidak mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel di posisi 26 dari 33 provinsi di Indonesia.
Padahal alokasi anggaran yang disiapkan untuk sektor yang menjadi penilaian IPM terus ditingkatkan, seperti pendidikan dialokasikan 20 persen, kesehatan 15 persen dan kesejahteraan masyarakat.
“Apa yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal, karena IPM tidak beranjak naik,’’ kata juru bicara Fraksi PKS, Budiman Mustafa pada paripurna dengan agenda jawaban fraksi terhadap penyampaian RAPBD 2013, Kamis (25/10), di Banjarmasin.
Khususnya bidang pendidikan, telebih untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun pendidikan dasar, penuntasan buta aksara, dan peningkatan mutu pendidikan.
Budiman Mustafa menambahkan, Kalsel yang penduduk miskin terkecil ketiga nasional dan memiliki kekayaan sumber daya alam, ternyata terdapat 22,8 persen balita yang mengalami kekurangan gizi. Bahkan kasus gizi buruk ini melampaui rata-rata nasional sebesar 18,4 persen.
“Fraksi PKS menilai, prioritas kedua dalam pembangunan SDM, khususnya sektor kesehatan masih sangat rendah,’’ ujar Budiman Mustafa.
Untuk itu, Pemprov harus menguatkan sistem kesehatan ibu dan bayi melalui puskesmas dan peran serta tokoh masyarakat, pemberian makanan tambahan bagi balita, terutama di kabupaten yang kesehatan balitanya rendah. “Agar derajat kesehatan masyarakat meningkat, yang akan menunjang IPM Kalsel,’’ tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, Ngadimun mengakui, upaya pemberantasan buta aksara maupun rata-rata lama sekolah yang menjadi indikator penilaian IPM terus dilakukan, bahkan secara nasional cukup bagus.
Misalnya, pemberantasan buta aksara di wilayah Kalsel, khususnya usia produktif mulai 15-44 tahun sudah mencapai 99 persen, bahkan melebihi rata-rata nasional yang baru sekitar 95 persen, serta menempatkan Kalsel diurutan 19 dari 33 provinsi.
“Kita juga mendapatkan penghargaan dari Presiden untuk pemberantasan buta aksara dua tahun lalu, karena jumlahnya dibawah satu persen,’’ ujarnya, yang direncanakan tuntas dalam dua tahun ini.
Sedangkan rata-rata lama sekolah masih menjadi persoalan, yang menempatkan Kalsel di posisi 22 dari 33 provinsi, namun kini diupayakan di semua tingkatan pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah atas.
“Agar anak didik bisa menyelesaikan sekolah tepat waktu, bahkan lebih cepat,’’ tambahnya, di sela paripurna dewan.
Ngadimun mengakui, Dinas Pendidikan memang mendapatkan porsi 20 persen dari APBD Kalsel, namun yang dikelola hanya sekitar 10 persen saja, sedangkan lainnya diserahkan kepada berbagai jenis pendidkan lainnya.
“Memang anggarannya cukup besar, sekitar Rp600 miliar diusulan KUA/PPAS untuk 2013 nanti, sedangkan pada 2012 sekitar Rp340 miliar,’’ kata Ngadimun.

Alokasi ini ditambah dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat yang akan disalurkan ke sekolah sekitar Rp800 miliar per tahun.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Oktober 29, 2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: