Pemko Banjarmasin Timba Ilmu Penerapan SOP

Banjarmasin, KP – Pemko Banjarmasin yang dipimpin asisten bidang Pemerintahan  Drs H. Gazi Ahmadi  melaksanakan kunjungan kepemerintah  Yogyakarta, Kamis , (4/10) dalam rangka mempelajari penyusunan dan penerapan  Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi pemerintahan.

Rombongan selain diikuti beberapa kepala SKPD dilingkup Sekretariat Pemerintah Kota Banjarmasin, seperti Kabag Organisasi Sjafril Anwar, Kabag Tapem Khairul Saleh, Kabag Ekonomi Markusin Noor, Kabag Hukum Iwan Fitriadi, Kabag Pengendalian Pembangunan Hj. Emmy, Kabag Keuangan Nurlina, Kabag Umum Jufrida Khairani, Kasubag Pers dan Pemberitaan Bagian Humas Apriadi, dan staf Organisasi.

Rombongan diterima Kabag Organisasi Kris Sardjono Sutejo dan staf di aula pemko Yogyakarta jalan kenari.  Asisten Bidang Pemerintahan Gazi Ahmadi mengatakan, maksud kedatangan mereka ke pemko Yogyakarta adalah untuk mempelajari serta mengabdosi penyusunan dan penerapan SOP dan diharapkan dapat diterapkan di Pemerinah Kota Banjarmasin dalam rangka reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yg baik dan bersih.

Sementara itu Kabag Organisasi Sjafril Anwar mengatakan, bahwa saat ini pihaknya bersama SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sudah menyusun SOP administrasi publik, untuk itulah mereka mengujungi sekaligus hendak menjalin kerjasama dengan Pemko Yogyakarta dalam rangka penyempurnaan SOP tersebut.

Kabag Organisasi Pemko Yogyakarta Kris Sardjono Sutejo mengatakan bahwa pihaknya telah melaksakan diklat SOP untuk semua SKPD di Pemko Yogyakarta pada tahun 2010, kemudian dilanjutkan 2011  dengan pendampingan penyusunan SOP pada semua SKPD.

Selanjutnya pada tahun 2012 SOP yang telah disusun mulai diterapkan. Sebagai contohnya, adalah dalam penerapan pada tingkat level terendah seperti kasubag minimal memiliki 5 SOP. Demikian juga setiap kepala SKPD harus dapat melaksanakan SOP yang telah disusun, dimana dalam pelaksanaannya terus diawasi dan di evaluasi pimpinan yang lebih tinggi.

Dalam penyusunan SOP juga dikenal adanya istilah hirarki struktural dan hirarki fungsional, contoh SKPD bagian humas  secara struktural berada di bawah asisten bidang administrasi, namun secara hirarki fungsional juga berada dibawah koordinasi asisten perekonomian dan pembangunan, bagian organisasi secara struktural berada di bawah asisten pemerintahan, namun secara koordinasi fungsional berada dibawah asisten administrasi.

Dikatakan diskusi pertemuan tersebut juga terungkap upaya Pemko Yogyakarta yang telah mendapatkan predikat WTP pada tahun 2009 yang lalu, salah satunya adalah dengan memisahkan pengelolaan badan keuangan dengan aset daerah. Karena pada umumnya menurut Kris, kesulitan dibeberapa daerah untuk mendapatkan WTP di sebabkan masalah pengelolaan aset yang belum baik, sehingga harus ada lembaga khusus yg menanganinya yakni lembaga aset daerah.

Pada  pertemuan tersebut juga disimpulkan untuk pelaksanaan SOP maka perlu adanya political will pemegang kebijakan, memberdayakan staf  ahli untuk terlibat pada kelembagaan, evaluasi organisasi, pendampingan oleh bagian organisasi kepada SKPD untuk menyusun SOP, pendampingan untuk laporan keuangan untuk WTP.

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Oktober 12, 2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: