Ardin Kalsel Ikuti Munas Bahas Perekonomian Global

 Banjarmasin, KP – BPD Ardin Kalsel yang diketui HM Taufik Effendie SE bersama Daniel Chandra Adisura SE, besok Senin (15/12) akan menghadiri Musyawarah Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, di Auditorium Binakarna, Hotel Bumu Karsa, Jakarta.
Menurut rencan Munas yang akan dibuka secara resmi Menteri Perdagangan Republik Indonesia Marie Elka Pangestu, yang secara resmi akan ditutup MS Hidayat dari pengurus Kadin Indonesia, kata Sekretaris Ardin Kalsel H Kaspul Anwar kepada {[KP]}, di Bajarmasin, Jumat (12/12).
Munas yang akan memilih Badan Pengurus Ardin Pusat periode tahun 2008-2012, membuat dan memprogramkan kebijaksanaan organsiasi yang membahas isu krisis global yang melanda perekonomian dunia termasuk Indonesia.
Karena, ujarnya, Pemerintah dalam tata laksana barang produksi, agar dalam tidak melalui birokrasi yang rumit dan pada akhirnya menjadikan barang produksi menjadi harga tinggi/mahal dan tidak terjangkau konsumen.
Disamping itu Munas juga akan membahas serta menyamakan persepsi UU No 1 a987 tentang Kadin serta Kepres No 16 tahun 2006 yang berintikan Surat Kadin kepada Gubernur seluruh Indonesia No 481/DP/2005 tanggal 3 Maret 2005, tentang sertifikasi kompetensi dan kualifikasi Persatuan yang isinya pemberlakukan sertifikat Badan Usaha (SBU) bagi pengusaha yang bergerak dibidang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan BUMN yang sumber dananya dari APBN dan APBD.
Bahkan Ardin dalam Munas juga akan membahas surat Kadin No 1119/DP/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang pelaksanaan sertifikasi tahun 2008. Untuk itulah Ketua BPD Ardin Kalsel setelah Munas akan menghadap Gubernur Kalsel untuk melaporkan hasilnya dan meminta dukungan untuk implementasi tentang surat Kadin yang telah diterima Gubernur.
Selain itu Munas Ardin telah mengagendakan materi-materi yang akan dibaghas, BPD Kalsel yang akan menyarankan agar kedepan lelang pengadaan barang Pemerintahdalam satu propinsi Kalsel tidak melalui internat seperti apa yang telah dilakukan oleh lelang jasa pemborong kontruksi Kabupaten dan Kota.
Karena, ujarnya, dengan belum siapnya teknologi akhirnya banyak pelaksanaan lelang yang dikeluhkan sehingga Ardin untuk sementara waktu dan menyarankan agar lelang pengadaan barang pemerintahdalam satu propinsi tidak melalui internet.
Namun kedepan, ujarnya, mau tidak mau juga akan diterapkan tetapi selama masih belum siap tentu Ardin masih dilaksanakan secara manual dan karena pada umumnya jika melalui internet, rekanan sulit mengontrol pemenang tender, sehinga terkadang muncul KKN baru di dunia maya.
Khusus menanggapi masalah konplik interen Kadin, Ardin berharap, bisa diselelesaikan susuai dengan AD dan ART.Karena pada dasarnya sebesar apapun masalah harus diselesaikan dengan kepala dan hati dingin. Karena Kadin juga Undang-undang hendaknya penyelesaikannya tetap mengacu AD dan ART supaya tidak bertambah melebar.(vin)

Iklan

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Januari 25, 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: