Dewan Bahas LKPj Gubernur Kalsel
Banjarmasin, KP – DPRD Kalsel kini membahas intensif Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin tahun anggaran 2010 ini, agar bisa diselesaikan pada akhir bulan ini.
“Dewan kini memprioritaskan pembahasan LKPj Gubernur agar selesai tepat jadual,’’ kata Ketua DPRD Kalsel, Nasib Alamsyah kepada wartawan, Rabu (6/4), di Banjarmasin.
Hal ini dikarenakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada 2010 maupun kinerja pemerintah provinsi harus selesai dalam tempo satu bulan, sejak disampaikannya LKPj pada 27 Maret 2011 lalu.
“Jadi dewan harus memberikan rekomendasi terhadap LKPj, baik apresiasi maupun kekurangan dalam pelaksanaan anggaran 2010 lalu,’’ jelas anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar.
Bahkan kini komisi yang ada sudah ditugaskan untuk mempelajari, menelaah dan meneliti LKPj yang disampaikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, dalam bentu panitia khusus.
“Jadi dibentuk empat pansus untuk mencermati LKPj Gubernur, sesuai bidang tugas masing-masing, seperti hukum dan pemerintahan, ekonomi dan keuangan, pembangunan, serta kesejahteraan rakyat,’’ tambah Nasib Alamsyah.
Nasib Alamsyah mengakui, waktu untuk melakukan evaluasi ini relatif singkat, sehingga pansus harus bekerja cepat dalam menilai kegiatan pembangunan tahun lalu maupun kinerja pemerintah provinsi.
“Nanti juga perlu dilakukan peninjauan lapangan maupun studi banding, agar dewan bisa memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan pembangunan di daerah maupun kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya.
Menurut Nasib Alamsyah, evaluasi terhadap LKPj Gubernur Kalsel ini hanya untuk melihat sejauhmana kinerja pemerintah daerah, dalam memperhatikan dan melayani masyarakat di daerah ini.
“Karena LKPj sifatnya untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada pelaksanaan anggaran 2010 lalu, sehingga menjadi lebih baik lagi,’’ ungkap Nasib Alamsyah.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Riswandi mengungkapkan, Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin telah menyampaikan LKPj 2010 lalu, namun LKPj bukan sekedar angka, yang menunjukan kemajuan yang telah dicapai pemerintah, tetapi juga membandingkan dengan rencana kerja anggaran (RKA).
“Karena RKA ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , yang merupakan visi misi kepala daerah yang bersangkutan selama lima tahun,’’ jelas politisi PKS ini. (lyn)
