Tawaran Kolusi Salah Satu Kendala Pemeriksaan
Drs H Suharjo MSI
Banjarmasin, KP – Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Drs H Suharjo MSi, mengakui secara umum kendala yang dihadai oleh aduditor atau pemeriksa pelaksana pembangunan di daerah, selain meliputi kemaupaun pilitik pimpinan, tawaran kolusi, ketertarikan emosional dengan objek yang dilakukan pemeriksanaan.
Bahkan salah satu kendala lainnya yang kerap dihadapi adalah pada pilihan antara ketataan terhadap ketentuan dengan manfaat yang didapat, maupun pilihan antara obyektifitas dengan loyalitas, papar Suharjo yang juga Ketua Sijaka Kalsel, saat menyajikan makalah tentang ‘Pergeseran Paradigma Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP)’ pada acara Gelar Pengawasan, yang di ikuti Kepala Inspektorat Tk II Se Kalsel, di Kantor Inspektorat Kalsel Jalan S Parman Banjarmasin, Kamis (30/12).
Dihadapan peserta Gelar Pengawasan se Kalsel, Suharjo juga memaparkan namun kendala yang dihadapi bisa diatasai apabila memahami beberapa hal yang meliputi pengawasan diri sendiri sebelum mengawasi orang lain. Karena pada saat kita menunjuk orang lain tiga jari kita menunjuk pada diri sendiri.
Kemudian auditor interen harus lembut dalam penampilan dan tegas dalam pendirian, percaya itu baik, tetapi pengawasan lebih baik dan sebagai auditor harus menyadari karena hampir semua orang tak suka diawasi kegiatan yang dilakukan.
Namun demikian, ujarnya, strategi pengawasan yang harus dilakukan meliputi peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan komponen instansi internal dan eksternal terkait dalam penyiapan, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut termasuk pengaduan masyarakat.
Karena, ujarnya, untuk menetapkan focus dan prioritas sasaran pengawasan baik menyangkut subtasni maupun wilayah dengan memperhatikan kebijaksanaan pengawasan, serta mengembangan Forum Komuniaski dan Konsultasi yang mengarah kepada percepatan penyelesaian masalah tugas-tugas yang mendesak maupun asitensi dalam peningkatakan kinerja organsiasi.
Selain itu, katanya, untuk mendorong menciptakan iklim yang kondusif sehingga pengawasan dirasakan sebagai suatu kebutuhan mendasar yang diperlukan dalam membangun menajamen berbagai kinerja menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi,dan Nepotisme {{good governance}}.
Bahkan startegi pengawasan juga untuk mengembangan kualitas aparat pengawasan yang mengarah pada peningkatan kemampuan teknis/kompetisi melalui berbagai kesempatan atau forum, memanfaatkan pangkalatan data temuan pengawasan internal dan eksternal sebagai dasar penyusunan program maupun pemantauan serta meningkatkan peran pengawasan dalam rangka pengamanan kontrak kinerja.
Sedangkan tujuan dilakukan gelar pengawasan ini selain untuk menuju kepemerintahan yang baik (good governance), maka diperlukan komitmen bersama antara pimpinan APIP di berbagai lembaga pemerintahan pusat dan daerah, untuk memahami perlunya paradigma baru APIP yang secara umum telah berubah dari {[watch dog}} menjadi {{quality assurance}}.
Karena focus pengawasan ini untuk peningkatan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengawasan, penilaian kinerja secara tepat, untuk dilakukan tindakan secara dini serta peningkatan pembinaan melalui koordinasi, pemberian rekomendasi, serta percepatan pelaksanaan pengawasan, demikian Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Drs H Suharjo MSi.(vin)
