Kadin Pertayakan Proyek Pengadaan Baju di Pemprop Kalsel
[] Mako Turunkan Tim ke Lapangan
Banjarmasin, KP – Wakil Ketua Kadim Kalsel Ir H Edy Suryadi mengaku sangat prihatin karena belakangan ini banyak proyek pengadaan mulai dari audia, genset, speeadboot yang diperuntukan Angkatan Laut, sampai pengadaan baju dan sepatu seragam dari sistim pelelangan sampai kegiatan dilakukan dengan sistim pengkondisian.
‘’Sungguh kalau memang pelaksanaan proyek pengadaan di daerah ini selalu dikondisikan kontraktor daerah yang hidupnya hanya mengangtungkan proyek tersebut lantas bagaimana,’’keluh Edy Suryadi kepada {[wartawan]}, di Banjarmasin, Kamis (29/10).
Ironisnya lagi, untuk proyek lelang baju yang pagunya senilai Rp6,7 miliar juga dilakukan kegiatan lelang ulang. Padahal lelang tahap pertama memang diikuti 16 rekanan kontraktor kemudian secara sepihak dibatalkan oleh panita.
Kemudian disambut lelang tahap kedua, tetapi belakangan muncul isu kalau lelang tersebut hanya fiktik karena kegiatan lelang baju tersebut sebenarnya sudah ada calon pemenangnya, ujar Edy yang didampingi Wakil Ketua Kadin Kalsel Ir H Wijaya Prawirakarsa.
Melalui dasar itulah, ujar Eddy maupun Wijaya meminta supaya agar pelaksanaan kegiatan lelang jangan diipermainkan tetapi agar dilaksanakan dengan prosefional. Sebab bagaimanapun juga lelang proyek pengadaan barang ini juga menggunakan uang rakyat sehingga jangan sampai proyek pengadaan tersebut sudah dikondisikan, sehingga jalannya pelelangan menjadi tidak professional.
Masalahnya, ujar tambah Jaya, persoalan ini membuat pengusaha Kalsel menjadi tidak professional karena memang situasinya sudah dikondisikan, terutama untuk proyek-proyek skala besar yang lebih banyak dimenangkan oleh mereka yang tidak sesuai aturan.
Contoh kasus terbaru adalah proyek pelelangan pakaian dinas di Pemprop Kalsel dengan pagu mencapai Rp6,7 miliar, lelang proyek ini sudah diulang hingga dua kali dan kabarnya bakal dibatalkan lagi karena adanya permainan.
Padahal dari pelelangan pertama sebenarnya sudah bisa ditentukan siapa pemenang yang berdasarkan Kepres 80 tahun 2002 adalah mereka yang menawar paling rendah, tapi kenyataannya tidak dimenangkan, karena itu diulang lagi hingga pelelangan kedua yang dibuka pada 23 Oktober lalu, tapi sampai sekarang kabarnya juga bakal dibatalkan lagi.
“Bagaimana pengusaha daerah bisa maju kalau semuanya dikondisinya, karena itu kami ingin pemerintah daerah khususnya gubernur bisa serius dalam persoalan ini, termasuk soal adanya permainan dalam tender proyek,” ungkapnya yang juga merupakan Korwil Masyarakat Anti Korupsi Kalsel.
Wakil Ketua Masyarakat Anti Korupsi Pusat Ir H Wijaya Prawirakarsa juga akan menurunkan tim untuk menyelidikasi masalah proyek pengadaan baju, pengadaan audio di Aula Bappeda dan perangkat di TVRI maupun Speedbood ditindaklanjuti karena jangan sampai masyarakat dirugikan karena adanya unsure kelompok yang sengaja memainkan peran untuk meraih keuntungan tersendiri.
Langkah ini juga dilakukan supaya kinerja Mako bisa menghentikan dugaan munculnya
banyaknya {{mark up]} proyek di lingkungan Pengadaan Pemprop Kalsel serta
kegiatan pelaksanaan proyek yang selama ini mendekati berbau KKN sehingga banyak merugikan negara maupun masyarakat yang membayar pajak.
“Kami dalam waktu segera akan menurunkan tim untuk memantau masalah tender di propinsi Kalsel, kami ingin dunia usaha di Kalsel bisa maju dan makin professional, jangan hanya main KKN,” demikian Wijaya yang sudah mendapatkan mandate dari Presiden SBY membantu membrantas korupsi.(vin)
