Pengadaan Baju Dewan Dipertanyakan
Banjarmasin, KP – Pengadaan baju bagi anggota DPRD Kalsel terpilih periode 2009-2014 dipertanyakan, karena dinilai tidak layak, bahkan menurun kualitasnya dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini terlihat dari kedatangan anggota DPRD Kalsel terpilih, yang sejak Jumat (28/8) lalu mengambil jatah baju yang diterimanya sebagai wakil rakyat sebanyak lima stel, yakni satu stel jas, dua stel pakaian sipil harian (PSH) dan dua stel pakaian sipil lengkap (PSL).
Menurunnya kualitas pakaian anggota dewan tersebut diungkapkan anggota DPRD Kalsel, Puar Junaidi, yang sejak awal tidak mau mengukur pakaian dinas tersebut, karena pilihan bahan pakaian tersebut terbatas.
Bahkan, Puar Junaidi mengaku heran, karena pakaian dinas yang biayanya cukup mahal tersebut tidak sebanding dengan kualitasnya, bahkan calon Ketua Fraksi Partai Golkar ini menuding standar yang diinginkan panitia lelang seharusnya lebih mengutamakan kualitas.
“Karena nilai kontrak yang dimenangkan pemborong Yogyakarta untuk pengadaan baju dinas dewan beserta perlengkapannya cukup besar mencapai Rp480 juta,’’ ujar anggota Komisi IV DPRD Kalsel ini.
Puar Junaidi mengakui, jumlah anggota dewan sebanyak 55 orang, ditambah 20 stel pakaian untuk staf di lingkungan DPRD, maupun pin dengan seberat lima gram, dipastikan alokasi anggaran untuk pakaian ini masih cukup besar.
“Kita perkirakan kasarnya saja, setiap anggota dewan mendapatkan alokasi pengadaan baju sekitar Rp7 juta, tentu kualitas pakaian yang diterima jauh lebih bagus,’’ jelasnya.
Namun, dengan alokasi anggaran yang besar, kualitas bahan pakaian dinas ini tidak memakai, bahkan terkesan harga bahan jauh lebih rendah dibandingkan upah jahitnya.
“Kalau kualitas kainnya rendah, tentu daya tahan pakaian dinas ini sangat tidak sesuai harapan,’’ ujar Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).
Menurut Puar Junaidi, kejanggalan ini patut diperhatikan, bukan pada melihat penawarannya, namun suai ketentuan Keppres mestinya ada kualitas yang lebih baik, apalagi tender pengedaan baju ini dimenangkan pengusaha luar Kalsel.
“Apa tidak lebih bagus membina pengusaha lokal, seperti tahun-tahun sebelumnya, yang diserahkan pada tailor lokal,’’ tambah Puar Junaidi.
Sementara itu, kontraktor dari Yogjakarta yang memenangkan pengadaan pakaian dinas dewan yang dikonfirmasi mengatakan, pembuatan pakaian tersebut sesuai dengan standar yang dimintakan panitia lelang.
“Jenis kain dipilih panitia lelang, sesuai spek yang diminta, sedangkan proses lelang sendiri dilakukan secara transparan hingga dana yang ditawarkan juga diberikan diskon,’’ katanya. (lyn)
