Biaya Pembuatan Perda Rp300 Juta

Banjarmasin, KP – Biaya pembuatan peraturan daerah (Perda) menelan dana cukup besar, mencapai Rp300 juta untuk pembahasan, sosialisasi maupun uji publik terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.
“Belum termasuk jika dewan melakukan studi banding ke luar daerah, tentu biaya akan semakin besar lagi,’’ kata anggota DPRD Kalsel, Rakhmat Nopliardy kepada wartawan, Kamis (14/5), di Banjarmasin.
Menurut Rakhmat, pembuatan perda ini cukup mahal dan menelan dana APBD Kalsel, sehingga seharusnya dibuat efisien, dengan mengurangi perda-perda yang seharusnya bisa berlaku cukup lama.
“Misalnya, perda penyertaan modal, yang rutin dilakukan setiap tahun, dan dewan harus membuat perda baru setiap kali Pemprov Kalsel menambah modalnya di perusahaan daerah,’’ jelasnya.
Untuk itu, Rakhmat menyaran agar perda yang rutin dibuat setiap tahun, seperti halnya perda penyertaan modal bisa dilakukan sekaligus sehingga tidak perlu membuat perda baru setiap kali Pemprov Kalsel menambah modalnya.
“Ini namanya pemborosan, karena dewan harus membuat perda yang rutin dilakukan setiap kali Pemprov menambah modal, baik di BPD, BPR ataupun PDAM,’’ jelas anggota Komisi IV DPRD Kalsel ini.
Hal ini terkait dengan sidang paripurna pekan depan, yang salah satu agendanya untuk mensahkan tiga peraturan daerah mengenai penyertaan modal kepada BPD Kalsel, BPR dan PDAM Intan Martapura.
Rakhmat mengungkapkan, penyertaan modal pemerintah pada BPD Kalsel ini sudah sering dilakukan, dan seharusnya perda yang dibuat pada 2005 lalu bisa mengakomodir penambahan modal hingga 2009 ini.
“Karena penyertaan modal pada BPD Kalsel hingga 2008 telah mencapai Rp87 miliar, dan 2009 ini rencananya akan ditambah lagi Rp113 miliar,’’ tambah Rakhmat.
Hal yang sama juga berlaku pada penyertaan modal di BPR, khususnya 19 BPR senilai Rp1 miliar, dan PDAM Intan Martapura sebesar Rp6 miliar, padahal semuanya pernah dibuatkan perda penyertaan modal.
“Ini akan jauh lebih efisien, jika sejak awal BPD, BPR maupun PDAM bisa merencanakan penambahan modal yang diperlukannya, khususnya dari Pemprov Kalsel,’’ ujarnya.
Dengan demikian, maka perda hanya dibuat sekali dengan mencantumkan jadual penyertaan modal pada setiap tahun, ataupun periode yang diperlukan untuk memperbaiki kinerjanya.
“Kita bangga dengan BPD Kalsel yang merupakan salah satu bank yang cukup bagus kinerjanya, namun justru seringnya penyertaan modal membuat daerah keluar biaya cukup besar untuk membuat peraturan pendukungnya,’’ kata Rakhmat.
Menyikapi dewan yang studi banding setiap kali membuat perda, menurut Rakhmat, terpaksa harus dilakukan, karena keterbatasan wawasan anggota dewan yang dipilih rakyat. “Memang tidak semua wakil rakyat ini memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, ya salah satunya dengan menambah wawasan melalui studi banding,’’ ujarnya. (lyn)

About these ads

~ oleh Narti Kalimantan Post pada Mei 15, 2009.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: