800 Tenaga Guru Honorer di BanjarmasinTerkatung-Katung

Ketua Forum Guru Honor Kota Banjarmasin Ahmad Kamaluddin

Banjarmasin, KP – Sebanyak 800 guru honorer di Pemko Banjarmasin, nasibnya semakin hari tak jelas dan terkatung-katung. Pasalnya, para guru yang sekarang gajinya sebesar Rp200 ribu sampai Rp400 ribu ini, belum masuk dalam daftar base, karena Surat Keputusan (SK) pengerjaan para guru hanya dilakukan Kepala Sekolah maupun Kepala Dinas, yang ternyata dilarang karenanya, ditolak jika dimasukan data base.

Padahal, mereka pada umumnya sudah bekerja antara 4-10 tahun, namun karena terhalang larangan SK dari Menpan yang menyatakan, Kepala Daerah dan Kepala Sekolah membuat SK penugasan para guru, akhirnya pada saat diminta pertanggungan jawab ke Badan Kepegawaian Pemko Banjarmasin, tak bisa menjawab, ucap Ketua Forum Guru Honorer Ahmad Kamaludin kepada {[wartawan]}, di sela-sela mengikuti Seminar Pendidikan, di Hotel Arum Banjarmasin, Kamis (30/4).

Ironisnya lagi, ujar alumni IAIN Antasari Bajarmasin, 800 guru honorer ini, mereka yang selama ini membantuk proses belajar mengajar di sekolah dasar di Banjarmasin. Tetapi pada kenyataannya, sampai sekarang ini hampir tak ada perhatian dari Pemerintah Daerah termasuk pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Selain menyesalkan sikap kurang bijaksananya Pemko Banjaramsin, juga sangat mengaku kemana lagi harus mengungkap dan mengadukan masalah ini. Disisi lain tugas dan tanggungjawab sebagai guru honorer selalu dituntut untuk bekerja dengan baik, dalam membangun SDM yang handal.

Jadi, katanya, selain mengaku sangat kesal dengan jawaban dan janji PGRI juga mengaku kalau guru honorer selama ini kurang ada perhatian, disisi lain sebagai guru adalah panggilan jiwa dan raga. Untuk itulah, diharapkan kedepan pihaknya Pemerintah, atau pemegang kekuasan supaya mempu memperjuangkan masalah ini dengan benar, dan jangan hanya sekader janji.

Dari pengakuan guru SDN Pemurus Dalam 5 Banjarmasin ini, memang dengan kondisi yang terjepit, pihanya bersama guru honor se kota ini membentuk forum dengan harapan mampu memperjuangkan nasib kedepan para guru yang sudah menyumbangkan pemikiran dan karyanya dalam membangun bangsa ini.

Karena, ujarnya, dengan membentuk forum paling tidak para guru honorer bisa mengelurakan aspirasinya, sehingga terbentuk dalam sebuah tempat agar kedepan bisa menyelesaikan masalah bersama. Sebab jika tak ditampung, dikhwatirkan para guru honorer ini, semakin tak jelas dalam menyalurkan apirasnya.

Pejabat Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Drs H Metroyadie saat dikonfirmasi {{wartawan}}, Kamis (30/8) menyatakan pihaknya membenarkan adanya guru honorer yang sampai sekarang masih belum masuk dalam daftar base, sehubungan SK pengangkatan para guru tersebut dari SK Kepala Sekolah atau pejabat Kepala Dinas pada masa itu.

‘’Sehubungan adanya larangan dari SK Menpan yang mengatur tak boleh Kepala Sekolah maupun Kepala Dinas mengeluarkan SK pengangkatan akhirnya, para guru yang tercatat di Dinas akhirnya tak bisa masuk dalam daftar base,’’tegas Metro.

Ketua PGRI Kalsel Drs HM Dahri mengaku sedih nasib yang menimpa para guru, karena selain nasibnya kurang baik juga sangat menyedihkan, karena pengorbanan yang diberikan kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah, bahkan pihaknya juga telah mengirim surat ke Pemerintah Pusat tetapi jawabnya, yang menjadi prioritas pengangkatan yang masuk dalam daftar base.(vin)

~ oleh Narti Kalimantan Post pada April 30, 2009.